Pemprov NTT Dinilai Tak Serius Tangani Human Trafficking, Soal Sophia Untuk Proteksi Brand

pendeta Emy mengkritik program Pemprov NTT menjadikan minuman beralkohol tradisional sebagai minuman kelas atas yang diberi nama Sophia.

Pemprov NTT Dinilai Tak Serius Tangani Human Trafficking, Soal Sophia Untuk Proteksi Brand
POS KUPANG/LAUS MARKUS GOTI
Pendeta Emy Sahertian dalam diskusi publik satu setengah tahun perjalanan kepemimpinan Gubernur Viktor Wagub Nae Soi di Hotel Neo Aston Kota Kupang, Kamis (20/2/2020). 

Pemprov NTT Dinilai Tidak Serius Tangani Masalah Human Trafficking, Soal Sophia Untuk Proteksi Brand

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pendeta Emy Sahertian, penggiat anti human traficking menilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak serius menangani kasus human traficking.

Hal itu dikatakan Pendeta Emy dalam diskusi publik satu setengah tahun perjalanan kepemimpinan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya Josef Nae Soi, di Hotel Neo Aston Kota Kupang, Kamis (20/2/2020).

Dia tegaskan, soal yang lebih gencar diperangi oleh Pemerintah NTT yakni para perekrut-perekrut TKI di lapangan, sementara menurutnya ada kekuatan besar yang menjalankan bisnis perdagangan orang.

Pendeta Emy menjelaskan, problem human traficking sperti cincin, bagian dalamnya adalah para perekrut-perekrut di lapangan dan bagian luarnya ada birokrasi kekuatan besar yang mensuport para perekrut-perekrut tersebut.

"Saya tunggu janji Gubernur patahkan kaki pelaku human traficking, mana realisasi janji itu dan tidak boleh hanya yang di lapangan saja, aktor-aktor besar juga harus diberantas," ungkapnya.

Menurutnya, Gubernur NTT saat ini terjebak dengan janji-janji politiknya untuk mengatasi masalah human traficking, namun janji-janji tersebut tidak kunjung terwujud bahkan ia menilai terkesan diabaikan.

Selanjutnya pendeta Emy mengkritik program Pemprov NTT menjadikan minuman beralkohol tradisional sebagai minuman kelas atas yang diberi nama Sophia.

Menurutnya, hal itu justru mematikan ekonomi masyarakat kecil. "Itu akhirnya hanya proteksi brand tertentu, tidak memberi keuntungan kepada masyarakat kecil," ungkapnya.

Dia katakan, masyarakat NTT pada umumnya menjadikan minuman tradisional tersebut sebagai sandaran ekonomi sehingga bisa membiayai sekolah anak dan kebutuhan lainnya.

Tes CPNS Kejaksaan RI Provinsi NTT Tahun 2020, 143 Peserta Lolos Passing Grade Hingga Sesi 16

Jane Shalimar Resmi Lepas Status Janda, Ini Sosok Suami Artis Dulu Berseteru Dengan Vanessa Angel

BERLANGSUNG! Grandfinal Miss Indonesia 2020 Link Live Streaming RCTI, Miss NTT Bikin Gemuruh

Oleh karena itu, ia menyarankan sebaiknya pemerintah mengembalikan kedaulatan ekonomi masyarakat kecil, memberikan akses pasar dan modal kepada masyarakat agar masyarakat diberdayakan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved