Salam Pos Kupang

Besipae, Jangan Mengulang Kegagalan yang Sama

Baca Salam Pos Kupang berjudul: Besipae, jangan mengulang kegagalan yang sama

Besipae, Jangan Mengulang Kegagalan yang Sama
Dok
Logo Pos Kupang

Baca Salam Pos Kupang berjudul: Besipae, jangan mengulang kegagalan yang sama

POS-KUPANG.COM - NAMA Besipae pada tahun 1980-an pernah melambung karena kawasan ini menjadi proyek untuk kawasan peternakan, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Berbagai fasilitas dibangun di lokasi yang luasnya sekitar 3.700 hektar are (ha).

Kompas.com tanggal 30 September 2009 menuliskan, program ini diawali dengan pembangunan 14 embung. Kehadiran proyek hampir 30 tahun lalu itu sempat melegakan warga setempat yang meliputi lima desa, antara lain Mio, Linamnutu, Pollo, dan Oe Ekam.

Kanwil DJP Nusa Tenggara Beri Penghargaan Kepada PT MSM

Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan air, ternak sapi juga tidak mengalami kesulitan pakan karena padang penggembalaan di dalam kawasan ditanami berbagai jenis pohon atau rumput pakan dengan dukungan air dari belasan embung tersebut. Bahkan, petugas proyek dan warga sekitar saat itu sempat menikmati lauk ikan air tawar dari belasan danau buatan di Besipae. Di lokasi itu juga sudah ada bangunan UPT dan lainnya.

Setelah proyek tersebut selesaim maka pengelolaan Besipae sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia tahun 1987. Setelah diserahkan, nama Besipae mulai tenggelam, karena tidak dikelola dengan baik dan kurang mendapat perhatian. Besipae yang awalnya untuk pengembangan ternak, tidak lagi maksimal.

Plan International Dukung KOSN di Marapokot Nagekeo

Mental proyek yang berlaku, hanya bagus saat ada proyek. Masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, masuk dan tinggal dalam lokasi tersebut karena awalnya pemerintah hanya mendapatkan hak pakai dan masyarakat menolak untuk perpanjangan hak pakai tersebut.

Namun Pemerintah Provinsi NTT dibawah kendali Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat memiliki rencana untuk mengembalikan kejayaan Besipae dengan menjadikannya sebagai pusat pengembangan terpadu khususnya sapi dan pakan ternak.

Langkah awal adalah mengosongkan lokasi tersebut, masyarakat yang berada di dalam lokasi tersebut, diminta untuk keluar.

Pemerintah Provinsi NTT lalu melakukan penertibkan kawasan Besiapae dengan merelokasi 37 Kepala Keluarga (KK). Meskipun terjadi aksi penolakan dari warga namun pemerintah berhasil mengeluarkan mereka dari lokasi tersebut.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr Zet Sony Libing mengungkapkan pemerintah menawarkan masyarakat untuk mendapatkan lahan seluas 800 meter persegi per KK dan pemprov akan menfasilitasi untuk mengurus sertifikat hak milik serta mempekerjakan mereka untuk menyukseskan program tersebut. Janji dari pemerintah ini harus dipenuhi agar masyrakat jangan terkatung-katung.

Niat baik Pemprov NTT untuk program peternakan ini patut diacungi jempol. Namun yang diharapkan adalah jangan sampai pemerintah mengulangi kesalahan atau kegagalan yang sama terkait dengan pemanfaatan Besipae itu sendiri.

Jika pemerintah ingin kembangkan untuk kepentingan bisnis pemerintah, entah bermitra dengan swasta atau tidak, tetapi jangan sampai mengabaikan kepentingan masyarakat.

Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai masyarakat sekitar hanya menjadi penonton saja, karena tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah membuat masyarakat semakin berdaya. Jangan sampai malah membuat masyarakat tidak berdaya.*

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved