Segera Proses Pengadaan Barang dan Jasa

POS-KUPANG.COM | KUPANG  - Realisasi anggaran untuk NTT pada 2019 sebesar 93,64 persen, sedangkan 2018 sebesar 94,35 persen.

Secara serapan anggaran 2019 turun dibandingkan dengan tahun 2018, namun secara kualitas pelaksanaannya meningkat artinya kesesuaian dengan rencana terperbaiki, pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien dan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Chrstyana, di Kupang, Kamis (13/2) mengatakan hal-hal yang masih perlu dibenahi yaitu kesesuaian dengan rencana yang telah diperbaiki agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan kesesuaiannya, maka DIPA 2020 direview untuk dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan direalisasikan sesuai komitmen rencana.

Kemudian segera proses pengadaan barang dan jasa, melakukan atau gerakan alat pembayaran yang modern corporate cord untuk meminimalkan idle cash, dan edukasi dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan.

Ia mengatakan yang akan dibenahi di tahun ini yaitu peningkatan pemahaman pada satker vertikal dengan edukasi terarah bukan sosialisasi massal, pemahaman terhadap penggunaan alat pembayaran modern dan pemahaman capaian output.

• Alex Noerdin Pimpin Tim Komisi VII DPR RI Datangi Oelpuah

Pemerintah pusat. kata Lidya, memilih Labuan Bajo untun menjadi kawasan wisata super premium. Untuk itu berbagai persiapan sudah dilakukan sejak 2017.

Ia menjelaskan spesifikasi pengelolaan anggaran di Labuan Bajo pada tahun lalu semua satker penanggung jawab belanja infrastruktur untuk Labuan Bajo rata-rata merealisasikan 93 persen.

Ini artinya belum maksimal terkait realisasi karena terdapat hak-hak yang secara regulasi belum selesai, misalnya pembebasan lahan sehingga pekerjaan fisik tertunda. Kemudian pekerjaan pendukung, konektivitas secara umum untuk Manggarai berjalan baik dan sesuai dengan realisasi yang diharapkan yang akan dilakukan untuk 2020.

• Peringatan OJK : Cegah Pembobolan Data, Jangan Pakai Komputer Publik Untuk Transaksi

Hal yang perlu dilakukan tahun 2020, khusus koordinasi dengan satker-satker yang fokus pembangunan dukungan untuk Labuan Bajo, memetakan rencana eksekusi dan permasalahan untuk dapat dicari itu solusi lebih awal. Nilai anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp737,5 milyar.

Agar serapan dananya maksimal, lanjutnya, fokusnya tidak hanya pada serapan anggaran maksimal namun bagaimana satker patuh bahwa output tercapai optimal. Efisiensi sangat direkomendasikan untuk yang lebih optimal.

"Pelaksanaan anggaran harus clean n clear. Kalau memang masih bermasalah secara hukum atau regulasi maka kita rekomendasi untuk tidak dilaksanakan. Hal-hal seperti ini yang harus dibicarakan di triwulan satu 2020 sehingga antisipasi dan solusi bisa didapat," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)