Ini Deretan Kebijakan Anies Baswedan yang Kontroversial, Bertentangan dengan Pemerintah Pusat

Ini Deretan Kebijakan Anies Baswedan yang Kontroversial, Bertentangan dengan Pemerintah Pusat

Ini Deretan Kebijakan Anies Baswedan yang Kontroversial, Bertentangan dengan Pemerintah Pusat
KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) 

Ini Deretan Kebijakan Anies Baswedan yang Kontroversial, Bertentangan dengan Pemerintah Pusat

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Ungkapan Anies Baswedan yang menyelah ketaragan menteri PUPR Basuki Hadimuljono tentang penyebab dan cara penanganan banjir Jakarta ternyata hanya satu dan deretan  Kebijaksanaan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan masalah banjir

Terakhir,  keijakan Anies Baswedan yang menebang ratusan pohon di kawasan Monas tanpa seijin Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat.

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mulai dari soal normalisasi, proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E. Di antara kebijakan-kebijakan itu, ada yang ditentang pemerintah pusat.

Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat:

1. Soal normalisasi

Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta.

Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.

Halaman
1234
Editor: Alfred Dama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved