Realisasi Kuota BBM Lembata Tahun 2019 Tidak Mencapai Target
Berdasarkan Data dari BPH Migas, realisasi kuota BBM Kabupaten Lembata pada Tahun 2019 tidak mencapai target
Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
DPRD Lembata, kata dia, bisa saja mendorong Pemda Lembata memaksa otoritas yang mengurus BBM untuk memeriksa PT Hikam sebagai vendor. "Mampu tidak mereka (PT Hikam) mengurus BBM ini?"
Masalah ini kemudian berlanjut pada permasalahan izin kapal angkut SPOB Sembilan Pilar. Apakah ini satu-satunya sebab antrean panjang BBM masih berlangsung di Lembata?
Menurut Laurens dengan kapal angkut kayu yang selama ini digunakan saja realisasi kuota BBM yang ditebus tidak mencapai target, apalagi kalau mamakai kapal SPOB Sembilan Pilar yang nota bene berkapasitas 250 kilo liter sekali angkut.
"Jaminannya ada atau tidak? Jangan sampai kemudian kapal sudah bisa sandar lalu tebusannya macet juga seperti tahun lalu," ungkapnya.
Jadi, lanjutnya, masalah izin sandar kapal SPOB Sembilan Pilar bukan penyebab antrean BBM yang selama ini terjadi di Kabupaten Lembata.
Dalam kunjungan ke BPH Migas, DPRD Lembata juga membahas soal kemungkinan dibukanya sub penyalur. Oleh karena itu, tahun ini BPH Migas akan melakukan survei langsung ke Lembata dan menentukan di tempat mana akan ditempatkan sub penyalur yang levelnya ada di bawah APMS.
Sub penyalur ini bisa dikelola oleh perorangan, Bumdes dan koperasi. Selain itu, mereka juga memperjuangkan supaya tangki jober yang menjadi aset milik pemda dan sudah ada sejak 2010 bisa dimanfaatkan lagi.
"Kita dorong supaya Pertamina langsung suplai minyak di sini supaya memotong distribusi yang panjang. Kami juga meminta supaya untuk masyarakat nelayan BPH Migas bisa memberi ruang kepada siapa saja untuk membangun stasiun pengisian khusus nelayan karena nelayan juga cukup banyak jumlahnya. Tapi pada prinspinya kami pastikan kuota BBM subsidi dan non subsidi sampai pada masyarakat," kata Petrus Gero.
Jumpa pers ini juga dihadiri Simon Beduli dan Imo Wulakada yang juga ikut bersama pemerintah ke Jakarta bertemu pihak BPH Migas. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO)
