Mardani H Maming Ajak Pengurus BPP HIPMI Bantu Pemerintah

Mardani  H Maming Ajak Pengurus BPP HIPMI Bantu Pemerintah

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2030. Jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

"Bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi Indonesia dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan salah satu cara pendukung agar Indonesia menjadi negara maju. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan masa emas tersebut maka Indonesia telah berhasil mengambil peluang dari bonus demografi," ucap Mardani H Maming dalam rapat Badan Pengurus Lengkap (BPL) BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di sekretariat lantai 21 Sudirman Sahid Center, Selasa, (28/1/2020).

Dari keterangan tertulis yang diterima Pos Kupang, Rabu (29/1/2020), rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus yang baru dilantik dan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.

• Harap Petrus Gero Terkait Penanganan Masalah DBD di Lembata

"HIPMI wajib membantu pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda yang mau berwirausaha," tegas Mardani.

Agenda kerja yang harus dilakukan oleh HIPMI adalah menyusun data base keanggotaan secara baik, meningkatkan jumlah anggota di semua tingkatan baik di BPC dan BPD, melakukan kolaborasi usaha sesama anggota agar naik kelas serta menjadikan organisasi ini menjadi ekosistem yang baik bagi pengusaha dengan menyusun regulasi yang baik.

"Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ajak Mardani di hadapan semua pengurus yang hadir.
Pada kesempatan itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Rohalim Boy Sangadji melaporkan, saat ini tim sedang menyempurnakan PO Hipmi sesuai rujukan MUNAS. Ada sembilan BPD yang harus segera menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) karena periode kepengurusan telah berakhir. Bidang OKK akan selalu berkoordinasi dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dalam proses ini. Rujukannya selalu sesuai AD ART organisasi.

Adapun sembilan BPD yang akan melaksanakan MUSDA adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Sulauwesi Utara, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.

• Jelang Tes CPNS,Panitia Lokal Tunggu Tim Evaluasi BKN Pusat

Hadir pada Rapat BPL tersebut Ketua Umum Mardani H Maming, Wakil Ketua Umum Eka Sastra, Wakil Ketua Umum Anggawira, Sekretaris Jendral Bagas Adhadirgha, Bendahara Umum Hilda Kusumadewi.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Intan Nuka)