Data Kependudukan Merupakan Hal Fundamental Bagi Pemkab Ende

Bahwa interaksi penduduk antar negara ini kan terjadi, entah di sektor perdagangan, investasi

Data Kependudukan Merupakan Hal Fundamental Bagi Pemkab Ende
POS KUPANG/ISTIMEWA
Bupati Ende, Drs Djafar Achmad dan Kepala BPS Kabupaten Ende, Ir. Paulus Puru Bebe foto bersama. 

Data Kependudukan Merupakan Hal Fundamental Bagi Pemkab Ende

POS-KUPANG.COM|ENDE-- Kepala BPS Ende Ir. Paulus Puru Bebe mengatakan data kependudukan menjadi hal paling fundamental bagi seluruh instansi pemerintahan dalam menentukan arah kebijakan. Jika data kependudukan yang dimiliki akurat, maka pelaksanaan kebijakan pemerintah pun akan optimal, demikian sebaliknya.

Demikian informasi yang diterima Pos Kupang.Com dari Kepala Seksi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, Yohanes Marino, Selasa (28/1/) di Ende.

Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ende terus mematangkan persiapan dan mendalami skema sensus penduduk 2020. Tujuannya supaya data kependudukan terkait jumlah, profil, dan kondisi penduduk di satu wilayah terekam jelas dan tepat.

“Pemerintah hadir untuk melayani dan bertanggungjawab menyejahterakan penduduk. Bagaimana punya program-program kesejahteraan kalau penduduknya tidak kita ketahui. Tentunya, dengan berbagai karakteristik.
Pulus Puru Bebe menjelaskan kepentingan utama statistik (data kependudukan) adalah untuk perencanaan pembangunan. Karena pembangunan akan dimulai dari informasi-informasi yang berkaitan dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), keberadaan SDM, dan tantangannya.

Ada dua urgensi lain dari sensus penduduk, yakni realisasi amanat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertera dalam World Population and Housing Programme, dan mengukur tingkat literasi teknologi masyarakat.

Terkait amanat PBB, kata Paulus , setiap negara harus memperbarui data kependudukan secara berkala. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya interaksi penduduk antar negara. Selain Indonesia, ada 53 negara lain, termasuk Cina dan Jepang, menggelar sensus penduduk pada 2020.

“Penduduk ini harus diatur sesuai daripada rekomendasi PBB. Dan amanat PBB ini mengayomi seluruh negara. Bahwa interaksi penduduk antar negara ini kan terjadi, entah di sektor perdagangan, investasi dan yang lain,” ujarnya.

Paulus menegaskan, sensus penduduk 2020 yang dilakukan BPS merupakan pengumpulan data kependudukan secara de facto atau tempat tinggal selama satu tahun.

Ambil contoh, warga dengan e-KTP Nagekeo menetap atau berencana tinggal di Ende selama lebih dari satu tahun. Maka, secara de facto warga Nagekeo tersebut adalah warga Ende karena menggunakan sumber daya di tempat dia tinggal, termasuk Warga Negara Asing (WNA).

“Konsep de facto itu yang biasa tinggal satu tahun lebih. Nah kalau kurang ada permakluman. Boleh tidak satu tahun, tapi berniat menetap lebih dari satu tahun. Kalau dia bilang sementara, tapi tinggal setahun lebih sehari, itu de facto bahwa dia warga setempat,” katanya.

Khusus Ujian CPNS, Pemda Ende Pinjam Komputer, Simak Penjelasan Kepala BKSDSM

Pemda Ende Pinjam Komputer Untuk Ujian CPNS

Maka itu, Paulus berharap kesadaran masyarakat akan identitas dirinya terus meningkat. Salah satunya dengan memperbarui identitas. Selain tempat tinggal, masyarakat perlu memerhatikan status lainnya, seperti pernikahan, pekerjaan, dan pendidikan terakhir.(Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved