Kementerian PUPR Review Usulan Pengusaha untuk FLPP

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR telah menerima usulan dari pengusaha mengenai FLPP

Kementerian PUPR Review Usulan Pengusaha untuk FLPP
ISTIMEWA
Perumahan subsidi di Malinjak Regency, Kabupaten Sumba Tengah 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Pengusaha telah menyusun berbagai usul berkaitan dengan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) yang dianggap kurang. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto pun mengaku telah menerima usulan tersebut.

Menurut Eko, usulan tersebut sudah disampaikan di berbagai kesempatan, baik melalui surat bahkan dibahas di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dia juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih me-review semua usulan yang disampaikan ke Kementerian PUPR. Namun, menurutnya, tak semua usulan bisa diproses.

"Tidak semua usulan bisa diproses. Alasan salah satunya bagian anggaran yang berbeda atau kewenangan ada di Kementerian/Lembaga lain atau pemerintah daerah," ujar Eko kepada Kontan.co.id, Kamis (23/1).

Petani Belu Semangat Olah Lahan Sawah Tadah Hujan, TNI Siap Tenaga Bantu Petani

Sebelumnya, Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Setyo Maharso mengatakan pihaknya bersama dengan stakeholder terkait dalam pendanaan perumahan MBR pun sudah melakukan koordinasi untuk memberikan usulan untuk mengatasi kurangnya kuota FLPP di tahun ini.

Usulan tersebut yakni, adanya pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme subsidi selisih bunga (SSB) untuk tahun 2020.

Kedua, dana APBD yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan.

Ketiga, adalah optimalisasi peranan BPJS Ketenagakerjaan dan SMF untuk perumahan, mengingat penyalurannya masih sedikit.

Keempat, merelokasi sebagian APBN 2020 untuk subsidi LPG yang dianggap tidak tepat sasaran.

Tak hanya itu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida juga mengusulkan agar pengkategorian konsumen menjadi 2 bagian, dimana yang berpenghasilan kurang dari Rp 4 juta disalurkan anggaran Rp 1 triliun dengan bunga 5 persen selama 20 tahun sehingga dapat mencakup 8.888 unit rumah.

Sementara, untuk konsumen berpenghasilan antara Rp 4 juta sampai Rp 5 juta disalurkan anggaran sebesar Rp 10 triliun dengan bunga 8 persen selama 20 tahun sehingga bisa mencakup 141.300 unit rumah.

Halaman
12
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved