Meski Anggaran Terbatas, KIP NTT Tetap Semangat

Dikatakan, pembentukan KIP di NTT sebetulnya sudah sangat terlambat dari mandat atau permintaan UU 14/2008.

Meski Anggaran Terbatas, KIP NTT Tetap Semangat
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Pius Rengka 

Meski Anggaran Terbatas, KIP NTT Tetap Semangat

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT kepada Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT terbatas atau minim, namun para komisioner tetap semangat menjalakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sesuai UU.

Ketua KIP NTT, Pius Rengka yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020) mengatakan, meskipun anggaran

termasuk upah para komisioner sedikit atau minim, namun pihaknya tetap menjalankan tugas.
"Kami tetap kerja dan buktinya kami ada datang dan maauk kantor," kata Pius.

Didampingi oleh Koordinator Bidang Sengketa, Agus Baja, Pius mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Gubernur NTT karena komitmennya bagus sehingga KIP NTT dapat terbentuk.

"Tapi komitmen ini tidak konsisten, karena setelah didukung, maka harus mendorong juga agar KIP melaksanakan tugas dengan baik,yakni dengan cara melihat postur anggaran. Tapi nyatanya anggaran anjlok," jelas Pius.

Dikatakan, KIP NTT nyatanya ada tetapi tidak berfungsi maksimal, namun pihaknya tetap menyarankan agar Gubernur NTT bisa melihat kondisi tersebut.

"Komisi I DPRD NTT sudah datang langsung dan mendengar, melihat kondisi KIP NTT," katanya.

Terkait anggaran yang minim, termasuk upah KIP NTT, Pius mengakui, dalam tugas, mereka tidak pergi jauh-jauh untuk mensosialisasikan program dan tugas, kecuali di sekitar Kota Kupang.

"Kami melihat ini sebagai tindakan politik, tapi ini juga by desain untuk melemahkan institusi. Saya tahu baik pak Gubernur yang ingin memberikan akselerasi dan percepatan pembangunan di NTT. Beliau masih fokus bangun infrastruktur di NTT, " ujarnya.

Dikatakan, pembentukan KIP di NTT sebetulnya sudah sangat terlambat dari mandat atau permintaan UU 14/2008.

Dia mengakui, UU itu dibuat agar kran informasi publik dibuka untuk publik.

"Jika suatau daerah yang sangat tertutup informasi, maka korupsi akan tumbuh subur, otoriter dan diktator juga akan tumbuh sumbur. Bahkan penyakit-penyakit buruk muncul," ujarnya.

Lebih lanjut, dikatakan, Informasi publik mukai ada pada abad 17 tapi di Indonesia baru pada tahun 2008, itupun ada gerakan reformasi.

Dikbud Kabupaten Kupang Pastikan 30 SMP Siap Terapkan UNBK

Bupati TTS : Wajib Penerimaan PKH Olah Kebun Sebelum Terima Uang PKH

"Sprit utama UU ini adalah mendorong semua lembaga publik agar membuka informasi publik kepada masyatakat, agar publik terlibat dan memahami apa yabg dipikirkan direncanakan termasuk anggaran," katanya.

KIP menurut Pius adalah lembaga perantara yang mendorong dibukanya informasi publik,kecuali informasi dikecualikan, yakni jika dibuka akan mengganggu ketertiban umum dan rahasia bangsa.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved