Erick Thohir Ngaku Lebih Enak Jadi Pengusaha Daripada Jadi Menteri Gaji Cuma Rp 19 Juta, Menyesal?
Menteri BUMN Erick Tohir mengaku lebih senang menjadi pengusaha daripada menjadi menteri. Koq bisa? Ternyata ini alasannya.
Erick Thohir Ngaku Lebih Enak Jadi Pengusah Daripada Jadi Menteri Gaji Cuma Rp 19 Juta, Menyesal?
“(Lebih enak jadi) pengusaha, lebih bebas,” ujar Erick.
Bedanya, tiap kebijakan yang dia ambil sebagai menteri harus sepenuhnya memikirkan kepentingan masyarakat.
“Cuma memang yang membedakan kementerian ada kebijakan yang besar untuk impactful masyarakat," kata Erick.
• Sosok Ini Bongkar Dalang dan Motif di Balik Peneror Erick Tohir Benarkah Ada di Sekitar Kekuasaan?
Dari segi pendapatan, lanjut Erick, juga lebih besar dana yang dia kantongi saat jadi pengusaha ketimbang jadi menteri.
Menurut mantan Ketua Inasgoc itu gaji menteri hanya belasan juta rupiah.
“Kalau menteri, gajinya cuma Rp 19 juta, padahal kebijakan yang kita ambil jauh lebih besar dibanding swasta,” ucap dia.
Mendapat teror
Erick Thohir juga mengaku kerap mendapat ancaman setelah menduduki kursi menteri.
Apalagi, setelah adanya permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).
“(Ancaman sudah menjadi) makanan sehari-hari, apalagi ada (kasus) Jiwasraya dan Asabri,” ujar Erick.
Kendati begitu, Erick tak mau merinci apa bentuk ancaman yang dia terima setelah menjabat sebagai menteri.
Dia hanya mengatakan, ancaman yang didapat dirinya tak menyurutkan langkahnya untuk memperbaiki BUMN.
“Tapi kita lillahi ta'ala saja, kerja yang terbaik saja,” kata Erick.
• Arya Sinulingga Cecar Fakta Perusahaan Erick Tohir Main Proyek di Garuda Indonesia Era Ari Askhara
Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu pun mengaku lebih senang menjadi seorang pengusaha ketimbang menjadi menteri.
“(Lebih enak jadi) pengusaha. (Jadi pengusaha) bisa lebih bebas,” ucap dia.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tengah dilanda masalah yang bersumber dari penempatan portofolio investasi pada saham-saham gorengan.
• Dituduh Terima Suap dari Jiwasraya, Ini Jawaban Menteri BUMN Erick Thohir
Nilai saham yang diinvestasikan oleh kedua perusahaan tersebut merosot yang membuat aset perusahaan mengalami penyusutan drastis.
Masalah kerugian dalam laporan keuangan pun membuat perusahaan terancam gagal bayar polis kepada masing-masing nasabah.(*)
Dituduh Terima Suap dari Jiwasraya, Ini Jawaban Menteri BUMN Erick Thohir

Tak tanggung-tanggung, nilai suap sebesar Rp 100 miliar. Erick menyangka, tuduhan itu merupakan teriakan dari oknum perampok Jiwasraya yang mulai ketakutan karena proses hukum sudah dimulai.
• Dua Anak Aniaya Ayah Kandung di Manggarai Timur Viral di Medsos, Ini Cerita Pelaku Kepada Polisi
Dia justru bingung mengapa dirinya terseret dalam kasus Jiwasraya. Padahal sejak menjabat jadi menteri 4 bulan silam, pihaknya gencar bersih-bersih dan bekerjasama dengan menteri lain yang tengah kompak-kompaknya.
• Cuaca Ekstrem, BPBD NTT Sudah Minta Kabupaten dan Kota Aktifkan Posko Siaga Bencana
"Saya dengar minggu depan Istana, KPK, BUMN, akan didemo dibilang saya mengambil uang. Saya bingung orang saya baru datang (ke BUMN), kita mau bersih-bersih," ucap dia.
"Nah ini kan saya enggak tahu mungkin juga ada oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya sekarang proses hukum sudah mulai masuk (berjalan)," imbuh dia.
Dikembalikan Secara Bertahap
Adapun sebut dia, hukum bukan lagi berada di bawah kewenangannya dan kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Namun pihaknya memastikan, nasabah Jiwasraya akan mendapat kewajibannya kembali secara bertahap.
"Ada banyak skema yang kita lakukan. Intinya apa? Pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab tidak melarikan diri. Tapi kalau dituduh, dibilang kita yang rampok, ya saya rasa teman-teman tahu lah siapa yang ngerampok," tutur Erick.
Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir dituduh menerima dana sebesar Rp 100 miliar- Rp 200 miliar dari Jiwasraya.
Sebagai informasi, kasus Jiwasraya merebak sejak Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam.
Laporan itu terkait adanya cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapusbukukan dan dibiarkan OJK dan KAP.
Publik pun tidak tahu selama datanya disimpan erat perusahaan. Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban.
Karena tak dilaporkan, banyak yang merasa dikelabui termasuk akuntan publiknya. Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018 dan ditemukan fraud pada sisi investasi.
Sejak saat itu, beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun. (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)