REI se-Indonesia Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Wakil Presiden RI, Ini yang Diminta
DPD REI se-Indonesia lakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden RI, ini yang diminta
Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: Kanis Jehola
DPD REI se-Indonesia lakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden RI, ini yang diminta
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ketua DPD REI seluruh Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin di Istana Wapres pada Senin (13/1/2020).
Pertemuan tersebut untuk membicarakan kuota FLPP yang dicanangkan dengan anggaran Rp 12 triliun atau 102 ribu unit rumah subsidi di tahun ini.
Namun REI beranggapan kuota tahun 2020 masih sangat kurang untuk seluruh Indonesia.
• Pilkada Sumba Timur 2020, Kandidat Yang Diusung NasDem Masih Diproses di DPP
Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Selasa (14/1/2020), mengatakan REI meminta tambahan kuota Rp 18 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 28 sampai Rp 30 trilium.
Wapres masih menerima masukan dan masih menghitung anggaran di APBNP dimungkinkan atau tidak.
• BUMDes Co Produksi Petani di Liang Sola Manggarai Barat Tangani Beras, Ini Alokasi APBDes
Karena kuota rumah subsidi pada tahun ini hanya 102 ribu unit saja, tapi REI mengantisipasi untuk bisa terdapat penambahan 160 ribu unit rumah subsidi dengan anggaran Rp 18 triliun. Sehingga kuota tahun 2020 dapat menjadi 260 ribu unit umah untuk seluruhn Indonesia.
Karena penyerapan rumah FLPP tahun 2019, 254 ribu dan pada 2018, 268 ribu unit rumah.
"Mengapa 2019 turun? karena kehabisan kuota di tahun lalu yang dirasakan NTT pada akhir September tetapi secara nasional di Agustus kuotanya sudah habis. Bila kuota sudah habis, konsumen tidak bisa melakukan akad. Karena kuota habis sehingga penyerapan menjadi turun.
Kita harapkan dengan pertemuan ini bisa mengantisipasi kehabisan kuota. Karena diperkirakan April atau Mei kuota akan habis dan kita bisa mengalami hal yang sama di 2019. Jadi kita antisipasi terlebih dahulu," terangnya.
Lanjutnya, kemungkinan ada perubahan skema perumahan subsidi. Bila saat ini pemerintah memberikan subsidi suku bunga 5 persen, mungkin bisa naik menjadi 7 persen dan lama subsidi mungkin hanya bisa dibiayai dalam jangka waktu 10 tahun, tidak lagi 20 tahun.
"Jadi kita minta tambahan dana Rp 18 triliun, tapi kita juga berikan solusi dengan skema yang agak berubah. Itulah yang dipresentasikan kepada Wakil Presiden, beliau menerima masukan kami dan sekarang sedang dikaji," tuturnya.
Karena, kata Bobby, tidak lagi membagi kuota per wilayah tetapi dibagi per bank. Ada 28 bank partisipasi yang menyalurkan FLPP.
Namun mayoritas masih BTN, sehingga kuotanya paling besar. Di NTT ada enam bank yang menyalurkan rumah FLPP yaitu Bank NTT, BTN, Arta Graha, BRI, BNI dan Mandiri.
Sedangkan untuk Bank NTT kuota penyaluran rumah FLPP 500 unit.
"Kita sudah berkoordinasi dengan pusat untuk menambah lebih dari 500 unit tapi tergantung dengan penyerapan. Oleh sebab itu kita mengimbau masyarakat yang ingin mengambil rumah bisa segera membeli rumah di tahun ini karena kita tidak tahu perkembangan ke depan. Bisa suku bunga naik, jangka waktu dikurangi, kemudian sekarang juga ada program BP2BT. Menurut saya FLPP ini bisa hilang," tuturnya.
Ia mengatakan tahun 2019 REI NTT hanya berhasil membangun 2.854 unit rumah dari target 3.000 unit rumah.
Diakuinya tidak tercapainta target karena pada pada Oktober para developer berhenti melakukan pembangunan karena kehabisan kuota.
Terjadi penurunan sangat drastis di seluruh Indonesia karena kuota habis begitu juga dengan perbankan.
Di tahun ini untuk NTT ia masih optimis target pembangunan 3.000 unit rumah dikarenakan kuota yang terbatas. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)