DPRD NTT Minta Dana PON 2020 Perlu Diperhatikan
Anggota DPRD NTT meminta agar alokasi dana PON 2020 perlu diperhatikan. Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap anggaran yang sudah dialokasikan
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota DPRD NTT meminta agar alokasi dana PON 2020 perlu diperhatikan. Pemerintah harus hadir dan bertanggungjawab terhadap anggaran yang sudah dialokasikan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus H. Takandewa,S.Pd ,Senin (13/1/2020). Meminta perintah sebagai komponen yang paling bertanggungjawab dan pemerintah harus hadir dalam urusan PON ini, termasuk anggaran.
"Tentu kami memahami tugas pemerintah, sehingga DPRD NTT meminta semua pihak turut bertanggungjawab agar PON ini bisa menggembirakan bagi warga NTT," kata Yunus.
• Dilaporkan Hilang, Adolf Pradianto Pemuda Diduga Gangguan Jiwa Bunuh Diri di Jembatan Liliba
Dikatakan, NTT baru pertama kali mengikutsertakan cabang olahraga sepak bola, karena baru tahun ini NTT bisa lolos ke PON.
Ini sesuatu yang sangat dinantikan warga NTT sehingga harus harus jadi perhatian serius pemerintah dan semua pihak.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Ir. H. Moh. Ansor meminta agar alokasi dana untuk PON 2020 perlu didiskusikan lagi. DPRD NTT menilai alokasi anggaran bagi atlet POS masih sangat kecil.
• Warga Perumahan Puri Rahayu yang Ditemukan Tewas di Jembatan Liliba Diduga Alami Gangguan Jiwa
"Alokasi anggaran hanya Rp 5 miliar, bagi kami sangat kecil, sehingga kami minta Dispora NTT dan KONI bersama DPRD diskusikan lagi," kata Ansor.
Menurut Ansor, jika alokasi yang ada masih kecil, maka masih bisa disiasati pada Perubahan APBD 2020.
"Jika jadwal PON diakhir tahun, maka kita bisa alokasikan lagi di Perubahan APBD 2020. Namun usulan ini harus ada dari pemerintah," kara Ansor.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Kristien S. Pati, S.P mengatakan, PON harus menjadi perhatian, karena itilu untuk anggaran perlu ada koordinasi dengan KONI, sehingga PON bisa sukses.
"Jika pelaksanaan PON akhir akhir tahun, maka bisa dianggarkan pada perubahan, tapi sejak dini harus dipersiapkan sehingga jangan sampai anak-anak kita yang akan membawa nama NTT kemudian terhambat karena dana," kata Kristien.
Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat,S.E mengatakan, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk PON karena para atlet itu akan membawa nama NTT di ajang nasional.
Anggota Komisi V DPRD NTT, dr. Christian Widodo mengatakan, dana PON dinilai sangat kecil. Dia mencontohkan, alokasi anggaran bagi satu atlet saja khusus tiket pesawat Rp 25 juta, jadi dana yang ada sangat kecil.
"Dana untuk pembinaan atlet dalam persiapan PON ini juga perlu diperhatikan pemerintah," kata Christian.
Anggota Komisi V DPRD NTT ,lainnya, Ana Waha Kolin mengatakan, pemerintah peu memperhatikan alokasi anggaran PON. "Saya juga setuju apa yang disampaikan pimpinan Komisi V soal dana PON," kata Ana.
Kadispora NTT, Hildegardis Bria Seran mengatakan, untuk alokasi dana PON , pihaknya akan berkoordinasi dengan Koni dan Badan Keuangan Daerah (BKD).
Menurut Hildegardis, sesuai data NTT meloloskan 86 atlet le PON 2020 di Papua. "Bagi atlet PPLD dan PPLP sebanyak 37 atlet dan ada empat orang bermasalah, sehingga tinggal 33 orang. Sebanyak 33 atlet ini sudah ada dana dalam DPA Dispora NTT," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
