News

240 Pejabat Eselon Belu Tempati Pos Baru, Ada yang Komentar Miring tak Puas, Ini Jawaban Ose Luan

Pelaksanaan mutasi para pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, Sabtu (4/1), untuk mengisi kekosongan jabatan

240 Pejabat Eselon Belu Tempati Pos Baru, Ada yang Komentar Miring tak Puas, Ini Jawaban Ose Luan
POS-KUPANG.COM/Teni Jenahas
Wakil Bupati Belu, J T Ose Luan melantik pejabat eselon 2, 3 dan eselon 4 pada lingkup Pemerintah Kabupaten Belu yang berlangsung di Gedung Betelalenok, Atambua, Sabtu (4/1/2019). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Teni Jenahas

POS KUPANG, COM, ATAMBUA - Pelaksanaan mutasi para pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, Sabtu (4/1), untuk mengisi kekosongan jabatan, bukan karena kepentingan politik.

Mutasi merupakan kewenangan mutlat bupati tanpa diintervensi oleh pihak lain, termasuk anggota DPRD. "Mutasi juga dilakukan setelah melalui tahapan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta diawasi Komisi ASN," tegas Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan, Selasa (7/1).

Wabup Ose Luan dikonformasi terkait adanya penilaian miring masyarakat, termasuk anggota DPRD Belu, perihal mutasi 240 pejabat eselon lingkup Pemkab Belu yang dilantik, Sabtu (4/1).
Ada yang mengatakan, mutasi tersebut bermuatan politik.

Lainnya berkomentar bahwa pelantikan tersebut tidak melalui  mekanisme uji kompetensi.

Menanggapi komentar miring tersebut, Wabup Ose Luan menegaskan, mutasi pejabat eselon merupakan kewenangan mutlak bupati.

Mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, selain penyesuaian nomenklatur OPD sehingga seorang kepala dari OPD yang bersangkutan harus dilantik kembali.

Ose Luan mencontohkan, Kepala Dinas PUPR dilantik karena ada penyesuaian nomenklatur dinas. Sebelumnya, nomenklatur dinas tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sekarang berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kemudian, nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Atas perubahan nomenklatur dimaksud, katanya, seorang kepala dinas dilantik lagi untuk penyesuaian dengan nomenklatur terbaru. Apabila tidak dilantik untuk penyesuaian, lanjut Ose Luan, maka pejabat bersangkutan secara administrasi bisa cacat.

Halaman
12
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved