Breaking News:

Soal Aset - Gubernur NTT : Bagi yang Langgar Hukum Pasti Diproses

menurut BPK, nilai yang disetor ke Pemprov NTT terlalu murah sehingga Pemprov akan meminta agar menaikan nilainya.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, saat diwawancarai sejumlah wartawan di Hotel Sasando Kupang, Jumat (5/4/2019) 

Soal Aset - Gubernur NTT : Bagi yang Langgar Hukum Pasti Diproses

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan bahwa jika ada pihak yang melanggar hukum terkait pemanfaatan aset daerah NTT, maka pasti akan diproses hukum.

Viktor menyampaikan hal ini saat ditemui di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (7/1/).

"Jika yang melanggar, pasti diproses hukum, tapi tidak ada niat untuk cari kesalahan. Jadi kalau baik-baik ya tidak masalah," kata Viktor.

Menurut Viktor, aset-aset Pemprov yang ada di NTT sudah diminta kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) untuk menertibkan.

"Saya sudah minta BPAD tertibkan karena aset-aset ini akan menjadi sumber PAD kita," katanya.

Dia mencontohkan, PT. Sasando yang saat ini telah diambil alih pengelolaannya oleh Pemprov NTT.

"Kalau baik-baik ya kita ikut dan tidak masalah ,tapi kalau melanggar dan tidak mau ikut aturan, maka kita ambil alih," ujar Viktor.

Viktor juga mengatakan, salah satu aset Pemprov di Labuan Bajo, Manggarai Barat yang menurut BPK, nilai yang disetor ke Pemprov NTT terlalu murah sehingga Pemprov akan meminta agar menaikan nilainya.

"Jika nanti mereka tidak mau,maka kita pasti ambil alih sama seperti PT. Sasando, yang mana setelah kita ambil alih ternyata ada pemasukan bagi daeah yang luar biasa," ujarnya.

Dijelaskan, pemerintah secara tegas akan melakukan penertiban semua aset yang ada baik di NTT maupun di luar wilayah NTT.

Terkait aset-aset tanah yang sudah banyak diokupasi masyarakat, dia menjelaskan, bagi lahan yang telah diokupasi, maka pemerintah meminta supaya masyarakat jangan lagi perluas.

"Masyarakat yang ada di lahan kita itu adalah warga NTT juga,sehingga yang sudah diokupasi ,saya minta jangan perluas lagi wilayah okupasi," katanya.

Dikatakan, bagi yang sudah terlanjur digunakan warga,tentu pemerintah memaklumi, karena mereka juga adalah warga NTT. 

Sedangkan, jika pemerintah ingin memanfaatkan lahan tersebut, ia mengakui, tentu pemerintah akan meminta supaya masyarakat itu bergeser atau pindah.

Bursa Transfer Persib Bandung, Agen Tegaskan Ezechiel NDouassel Masih Pemain Maung Bandung

Isi Masa Reses, Ansy Lema Bahas Kemiskinan Petani NTT Dengan Berbagai Pihak

"Tetapi kalau kita ingin manfaatkan lahan itu atau mau membangun, maka kita minta mereka untuk bergeser. Kita akan minta secara baik-baik," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved