Ini Penyebab Stok BBM di Sejumlah SPBU Kota Kupang Kosong, dari Bensin, Pertalite HIngga Pertamax

Ini Penyebab Stok BBM di Sejumlah SPBU Kota Kupang Kosong, dari Bensin, Pertalite HIngga Pertamax

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Masyarakat Kota Kupang, NTT, kebingungan mencari Bahan Bakar Minyak ( BBM), khusus bensin, pertalite dan juga pertamax.

Pasalnya hampir semua SPBU hari ini tutup karena ketiadaan BBM tersebut.

Misalnya di SPBU Oebobo yang telah menutup alat isi BBM dengan menggunakan kain merah dan juga SPBU NBS yang menutup akses masuk dan keluar SPBU dengan rantai besi.

Sedangkan di SPBU Oebufu, premium masih tersedia namun pertalite habis. Begitu juga dengan SPBU di Oeba yang juga kehabisan premium dan pertalite.

Bagus Bahariawan, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Minggu (22/12/2019), mengaku dirinya sudah mencari bensin di tiga SPBU yaitu SPBU Alak, NBS dan Sylvia namun kosong.

Begitu juga di Oeba, premiumnya juga habis. Hanya pertamax yang masih tersedia.

"Mau tidak mau karena tangki kosong jadi isi pertamax saja. Saya tanya tadi bilangnya besok baru ada kembali," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Princes Manafe yang ingin mengisi bensin mobilnya. Dirinya mencari bensin dari SPBU Oebufu, Oebobo dan juga Oeba namun bensin sedang habis.

Sales Branch Manager Rayon I Pertamina NTT, Reggie Senjang ketika dihubungi per telepon, membenarkan bahwa BBM seperti Premium dan Pertalite bahkan juga Pertamax habis di SPBU wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang hari ini.

Kata Reggie, terjadinya kekosongan BBM di SPBU karena kapal yang terlambat tiba di Tenau Kupang. Seharusnya hari ini, tapi karena cuaca maka terlambat sampai besok pagi.

Jadi sekira besok siang BBM sudah bisa dikirim untuk wilayah Kota dan Kabupaten Kupang.

Pemilik SPBU Oebelo Jamin Ketersediaan BBM Aman di Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020

Sementara itu, pemilik Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum ( SPBU) Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Gema Rikoni menjamin ketersediaan bahan bakar minyak ( BBM) pada hari raya Natal dan Tahun Baru 2020.

Ketersediaan BBM berbagai jenis ini akan aman karena sebelum pasokan stok masuk ke tangki yang ada, manajemen sudah melakukan panjar lebih awal ke Pertamina kebutuhan BBM.

Pemilik SPBU Oebelo, Gema Rikoni, menyampaikan hal ini kepada Wartawan, Kamis (19/12/2019).

Menurut Gema Rikoni, kehadiran SPBU miliknya di Oebelo memang belum setahun, tetapi arus kendaraan yang mengisi BBM di SPBU ini setiap hari cukup tinggi.

Apalagi menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2020, katanya, tentu arus kendaraan yang mengisi BBM pasti akan mengalami kenaikan. Mengantisipasi kondisi ini, kata Gema, jauh-jauh hari pihaknya sudah mengantisipasi.

"Biasanya rata-rata pengisian kebutuhan BBM di SPBU kami sekitar 32 ton-64 ton. Kita selalu antisipasi dengan tebus biaya terlebih dahulu. Begitu stok menipis kita tinggal konfirmasi ke Pertamina dan akan terisi dengan cepat," katanya.

Dirinya mengakui dalam kondisi menjelang hari raya, kebutuhan bisa naik diatas 50 persen. Saat ini memang rata-rata per hari masih fluktuaktif.

"Kita akan lihat perkembangan menjelang hari raya nanti. Tapi kami jamin stok aman dan pengendara tidak perlu kuatir akan kelangkaan BBM. Memang untuk kendaraan dinas menggunakan BBM jenis Dexlite. Kalau ada yang lupa maka karyawan kami akan arahkan," ujarnya.

Ditanya apakah nanti pelayanan 1x24 jam, Gema mengatakan, saat ini pelayanan dibatasi hingga Pukul 22.00 wita. Kedepan tentu menjadi agenda agar pelayanan bisa full time.

Begini Jawaban Ahok saat Ditantang Jokowi Kurangi Impor BBM

Sejak mantan Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok menduduki jabatan Komisaris Utama Pertamina, kiprah Ahok banyak yang ditungguh, termasuk tantangan dari Presiden Joko Widodo.

Impor migas masih jadi beban Indonesia dalam neraca perdagangan. Tugas berat inilah yang kini berada di pundak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019.

Salah satu yang perlu dibenahi Ahok yakni percepatan penyelesaian pengembangan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok seperti dikutip Kompas.com dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).

Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan. Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.

"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," ujar Ahok.

Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.

"Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok.

Ahok sendiri ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada November lalu. Di Pertamina, Ahok didampingi oleh mantan Dirut Holding Tambang Budi Gunadi Sadikin.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina. 

Penunjukan Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di Pertamina sempat menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih. Selain soal impor BBM, pekerjaan rumah lainnya yang harus dibereskan Ahok yakni soal penyelesaian realisasi B30.

Dia juga ditantang untuk menyelesaikan persoalan piutang Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani. Utang pemerintah ke Pertanina cukup besar.

Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.

Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati/Edi Hayong)