Batal Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada, Direktur PUSaKO Feri Amsari Nilai KPU Tak Konsisten

Batal Larang Eks Koruptor maju di Pilkada, Direktur PUSaKO Feri Amsari nilai KPU tak konsisten

Batal Larang Eks Koruptor Maju di Pilkada, Direktur PUSaKO Feri Amsari Nilai KPU Tak Konsisten
KOMPAS.com/Devina Halim
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). 

Batal Larang Eks Koruptor maju di Pilkada, Direktur PUSaKO Feri Amsari nilai KPU tak konsisten

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi ( PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tak konsisten dengan wacana yang mereka lempar soal larangan mantan napi korupsi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sebelumnya, KPU berencana memuat aturan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pilkada. Tetapi, setelah aturan tersebut diundangkan, ternyata tak ada satu pun pasal yang melarang eks koruptor maju sebagai gubernur, wali kota, atau bupati.

Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, Mahfud MD: Bukan Kesalahan Jokowi Tapi Penegak Hukum

"Kalau KPU konsisten dengan pemilu kemarin bahwa calon legislatif yang pernah terkait kasus korupsi tidak bisa mencalonkan, mestinya juga bisa diterapkan dalam pemilihan kepala daerah saat ini. Hanya saja KPU kan tidak konsisten," kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Feri mengatakan, seharusnya, tidak diaturnya larangan tersebut dalam Undang-undang Pilkada tak menghentikan langkah KPU. Sebab, dalam UUD 1945 pun ada pasal yang bunyinya pemilih harus dilindungi hak konsititusionalnya agar tidak dirugikan dalam proses demokrasi.

Kabar Duka: Marie Fredriksson Meninggal Dunia Setelah 17 Tahun Berjuang Lawan Kanker Otak

Caranya, adalah dengan menghindarkan pemilih dari calon-calon yang pernah terjerat kasus korupsi.

Feri menyebut, KPU harus siap jika PKPU tersebut selanjutnya digugat ke Mahkamah Agung (MA) seperti halnya PKPU tentang Pencalonan Pemilu Legislatif. Karena, kata dia, hal itu sudah menjadi konsekuensi.

"Apapun dari kebijakan KPU kalo merugikan orang politik kan juga digugat. Jadi mestinya KPU harus siap untuk digugat dengan PKPU-PKPU apapun yang mereka anggap penting untuk melindungi demokrasi," kata Feri.

Bersamaan dengan itu, lanjut Feri, KPU juga harus menyiapkan alternatif dan jalan keluar, seandainya memang aturan soal larangan eks koruptor itu digugat ke MA, dan MA memutuskan untuk membatalkan larangan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved