Lembata Masih Terjadi Kelangkaan BBM, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Lembata

Kabupaten Lembata Masih Terjadi Kelangkaan BBM, ini tanggapan Wakil Ketua DPRD Lembata

POS-KUPANG.COM - Selama pagi Pos Kupang. Kelangkaan BBM di Lembata sudah sangat memprihatinkan. Antrian panjang terjadi setiap hari. Bahkan setelah dibangun dua SPBU, justru BBM habis lebih cepat lagi. Hal ini terpantau jelas di Agen Pengisian Minyak dan Solar (APMS) Lewoleba.

Masyarakat sudah sangat menderita. Perekonomian masyarakat jalan di tempat karena kendaraan harus habiskan waktu berjam-jam mengantre bahan bakar.

• Akhirnya ada Polres

Kapal mini tangker SPOB Sembilan Pilar yang didatangkan PT Hikam untuk mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Lembata masih terkatung-katung di perairan Teluk Lewoleba selama dua bulan karena belum mendapat izin berlabuh dari Pemkab Lembata.

Perusahaan transportir BBM PT Hikam sendiri sudah menyurati Komisi II DPRD Lembata meminta dukungan agar kapal angkut dengan kapasitas 350 kilo liter (KL) tersebut mendapatkan izin dari pemerintah.

• Menemukan Jejak Signal Ketidaknyamanan Psikologis Remaja

DPRD Lembata harus segera memfasilitasi supaya kapal mini tangker itu bisa berlabuh.

Terima kasih
Goran
Warga Lewoleba
08234103XXXX

Tanggapan

DPRD Segera Menggelar Rapat

LEMBAGA legislatif DPRD Lembata memang harus segera menggelar rapat kerja dengan pemerintah guna membahas proses pengoperasian kapal mini tangker SPOB Sembilan Pilar.

Rapat kerja ini segera dilangsungkan setelah para anggota dewan pulang dari pendalaman Ranperda di luar kota. Masalah ini juga sudah pernah disinggung pada saat rapat badan anggaran DPRD Lembata beberapa waktu lalu.

Saya juga secara pribadi sudah berbicara dengan Ketua Komisi II, Lorens Karangora agar dilakukan rapat kerja bersama pemerintah dan PT Hikam supaya membahas kendala pengoperasian kapal tersebut setelah pendalaman ranperda.

Saya lihat antrian BBM ini makin mengerikan setiap hari karena jatah BBM untuk Agen Pengisian Minyak dan Solar (APMS) PT Hikam ini juga sudah dibagi untuk dua SPBU lagi.

Tujuan rapat kerja dilakukan yakni meminta pemerintah segera menerbitkan izin berlabuh kapal pengangkut dimaksud. Alasan pemda apa sih tidak beri izin kapal itu berlabuh.

Kalau alasan pemerintah tidak menerbitkan izin berlabuh karena pelabuhan umum selama ini kapal pengangkut BBM berlabuh di mana. Pasalnya, kalau memang soal keselamatan dan keamanan, justru kapal SPOB Sembilan Pilar jauh lebih aman daripada KM Lembata Jaya yang selama ini digunakan.

Saya tidak tahu pemerintah punya mau. Kalau memang mau retribusi ya disampaikan saja. Yang penting beri operasi dulu. Retribusi juga pastinya sesuai aturan. Yang paling penting saat ini menurutnya adalah pengoperasian kapal supaya tidak terjadi kelangkaan minyak di Lembata.

Antrian BBM di APMS akibat kelangkaan ini sudah semakin parah dan harus segera diatasi. Masyarakat sudah sangat menderita dan jengah dengan kondisi semacam ini. Apalagi, selain antrian, premium dan pertalite juga habis lebih cepat. Kondisi inilah yang mendesak kami harus segera mengadakan rapat kerja bersama pemerintah dan perusahaan.

Kita harus segera cari jalan, sekarang pemerintah harus berpikir bagaimana supaya masyarakat jangan susah dulu. Kita harap baik baik saja, jangan sampai bisa merugikan juga. (ll)

Begu Ibrahim
Wakil Ketua DPRD Lembata