News
Hebat, Komit Beri yang Terbaik untuk Masyarakat Sikka, Bea Cukai Maumere Canangkan Bebas Korupsi
Tommy mengajak semua personel Bea Cukai Maumere bekerja dengan baik dan meninggalkan cara kerja yang kurang baik kepada masyarakat.
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Benny Dasman
Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Egy Moa
POS KUPANG, COM, MAUMERE - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Maumere mencanangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WWBM).
Pencanangan dilakukan Kepala KPPBC Maumere, Tommy Hutomo, bersama Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil Bea Cukai Bali-Nusa Tenggara, Kusama Santy; Dandim 1603 Sikka, Letkol (Inf) Sugeng Prihatin, dan undangan.
Tommy mengajak semua personel Bea Cukai Maumere bekerja dengan baik dan meninggalkan cara kerja yang kurang baik kepada masyarakat.
"Ini WBK dan WBBM, pada hakekatnya menegaskan komitmen kami sebagai aparatur negara memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kinerja pemerintah di Bea Cukai Maumere," kata Tommy.
Pembentukan zona integritas, diakui Tommy, tidak mudah. Namun dengan kesungguhan yang kuat dan bantuan dari semua stakeholder, ia yakin bisa mewujudkannya. "Komitmen kami memberikan pelayanan terbaik kepada warga Sikka khusus dan masyarakat luas umumnya," ujar Tommy.
Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil Bea Cukai Bali-Nusa Tenggara, Kusama Santy, menegaskan Bea Cukai berupaya maksimal memberikan pelayanan maksimal dan integritas yang tinggi menjadi WBK.
Menurut Santy, pencanangan ini menjadi langkah awal karena akan diikuti pembangunan zona integritas.
"Untuk mendapat predikat WBK ada banyak kegiatan dan komitmen yang harus dilaksanakan. Intinya, pelayanan yang prima kepada stakeholder dan integritas yang tinggi. Dua hal ini ditonjolkan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK," kata Santy.
Dikatakan Santy, diperlukan komitmen yang sangat kuat dari semua jajaran di KPPBC Maumere. Pimpinan dituntut sebagai role model, namun semua seksi dan subseksi harus bahu-membahu bekerja sama menuju WBK.
Meski effort yang kuat juga akan sia-sia, kalau tidak ada dukungan yang kuat dari semua elemen. Kita butuh sinergi dan kerja sama wujudkan WB.
"Tugas kami awasi dan bimbing sampai dapat WBK. Memang berat karena itu kita kerja saling bahu-membahu dan sinegeri. Tetapi saya yakin bisa," ujar Santy.
Diingatkannya, WBK menjadi target dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, yang menghendaki seluruh satker dibawah pimpinannya bebas korupsi. Di wilayah Bali-Nusra, lima satker masuk dalam program WBK. Sedangkan Satker Mataram dan Sumbawa masih menempati gedung darurat pascagempa.
Sementara itu, Komadan Distrik Militer (Dandim) 1603 Sikka, Letkol (Inf) Sugeng Prihatin, menyatakan, Forkompimda Sikka siap memberi dukungan kepada KPPBC Maumere agar WBK.
"Kita mulai dari satuan kita. Tertib administrasi dan tidak tergiur dengan dana-dana yang tidak jelas. Tidak ambil alih. Kita sebagai aparatur negara sudah dapat gaji lumayan," ujarnya.
Ia mengakui, semua kita membutuhkan uang. Tetapi, harus yang wajar. Kita diingatkan menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai.
"Mulai dari pribadi kita. Kami berharap instansi yang lain terapkan bebas kroupsi, tidak ada indikasi terkena korupsi. Tugas kita layani saja masyarakat dengan baik, tulus dan iklas. Biarkan Tuhan yang balas," ujarnya.
KPPN Ende Alami Kemajuan
Setahun lewat KPPN Ende dicanangkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) mengalami kemajuan.
Bila tak ada halangan, 10 Desember 2019, Kementerian PAN dan RB akan mengumumkan satuan kerja (satker) itu menerima predikat WBK.
"Selama setahun ini, kami fokus ke penilaian WBK. Banyak hal yang kami harus lakukan dan siapkan termasuk survei satker yang kami layani di Sikka, Ende dan Nagekeo," kata Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Ende, Vitalis Gado, dalam testimoni program WBK di Maumere, Rabu (4/12/2019).
Ia datang untuk menyaksikan pencanangan WBK dan WBBM Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Maumere.
Untuk mengikuti penilaian itu, katanya, KPPN Ende memberikan semua ketentuan menjadi respons yang disyaratkan MenPAN dan RB tentang syarat penilaian. Selain bebas dari korupsi, KPPN Ende harus melayani prima setiap satker.
"Mudahan-mudahan semua satker yang kami layani puas dengan pelayanan kami. Kami sudah berkomitmen tidak lagi korupsi. Harapannya, kami mendapatkan sertifikat WBK dan menjadi pertama di NTT," ujar Vitalis.
Salah satu tugas KPPN Ende kelak setelah mendapat predikat WBK, yakni menyebarkan aura ke semua satker yang dilayani di Sikka, Ende dan Nagekeo. *