Pelayanan Publik di Kota Kupang, Isidorus : Penempatan Pimpinan OPD Tidak Tepat

Pelayanan Publik di Kota Kupang- Isidorus : Penempatan Pimpinan OPD Tidak Tepat

POS-KUPANG.COM|KUPANG - "Penempatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak tepat berpengaruh pada kinerja OPD dalam pelayanan publik.

Jika basic pimpinan OPD itu sudah benar di tempat yang tepat tetapi raportnya masih kurang baik berarti problemnya ada di pimpinan OPD terkait,"

Hal ini disampaikan salah satu pengamat politik pemerintahan, Isidorus Lilidjawa,S.Fil , Minggu (8/12/2019).
Menurut Isidorus, hasil kajian Ombudsman itu mesti menjadi dasar bagi Walikota Kupang untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD dalam kaitannya dgn pelayanan publik di Kota Kupang.

"Hemat saya, apa yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTT itu harus kadi dasar bagi Walikota Kupang dalam melakukan evaluasi menyeluruh kepada semua OPD," kata Isidorus.

Dikatakan, pelayanan publik itu harus menjadi prioritas dan diutamakan. Itulah filosofi mengapa pemerintah dibentuk.

Sehingga lanjutnya kalau OPD sebagai organ pemerintahan yang tugasnya melayani publik tetapi tidak melakukan tugas itu maka Walikota Kupang harus berani melakukan terobosan, selain melakukan evaluasi, juga melihat penempatan pimpunan OPD.

Terkait ada OPD yang rendah dalam penilaian Ombudsman, Isidorus menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dilakukan Walikota Kupang, antara lain, melakukan evaluasi menyeluruh.

"Bisa jadi OPD-OPD yang raportnya kurang baik, karena memang pimpinan OPD itu tidak berada di tempat yang tepat. Itu artinya, terjadi kesalahan dalam penempatan pimpinan OPD. Prinsip the right man on the right place tidak berjalan. Konsekuensinya, harus diadakan pergeseran atau perombakan manajemen," katanya.

Politisi muda Partai Gerindra Kota Kupang ini mengatakan, jika basic pimpinan OPD sudah benar di tempat yang tepat tetapi raportnya masih kurang baik berarti problemnya ada di pimpinan OPD terkait. "Solusinya diberi teguran. Jika memang sulit mendongkrak efek pelayanan publik yang semakin baik maka harus diganti," katanya.

Dikatakan, Walikota Kupang harus berani menempatkan orang yg tepat berdasarkan kapasitas dan kompetensi, bukan atas dasar like and dislike.

"Apalagi muatan tim sukses Itu tidak boleh terjadi," ujarnya.

Isidorus mengatakan, beberapa hal lain yang perlu dilakukan, yakni mengevalusi terhadap OPD secara berkala danembuat pakta integritas,sehingga yang tidak memenuhi target digeser atau diganti.

Dia juga berharap pemerintah membuat kotak pengaduan publik dan respons secara cepat dan tepat.

• Soal Penilaian Ombudsman Pihak Dinas Kesehatan Kota Mengaku Sudah Beri Pelayanan Sesuai Standar

• Polres TTU Benarkan Laporan Kasus Pencabulan oleh Dukun Terhadap Siswa SMA

"Jangan buat kotak-kotak itu hanya formalitas dan malah tidak ditanggapi. Sama halnya dengan nomor pengaduan publik. Indikator keberhasilan pemerintah kota ini adalah pelayanan publik yang memadai. Tanpa itu, pemerintah hanya sibuk membangun untuk sekadar proyek bukan untuk memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)