Data Masyarakat Ende Paling Fundamental bagi Pemerintah, Ini Maknanya

Data kependudukan masyarakat Kabupatenn Ene menjadi hal paling fundamental bagi seluruh intansi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangun

Data Masyarakat Ende Paling Fundamental bagi Pemerintah, Ini Maknanya
POS KUPANG/ROMUALDUS PIUS
Kepala BPS Ende Ir.Paulus Puru Bebe 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE--- Data kependudukan masyarakat Kabupatenn Ene menjadi hal paling fundamental bagi seluruh intansi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Kepala BPS Ende Ir.Paulus Puru Bebe, mengatakan hal itu, Rabu (4/12/2019) di Ende melalui Kepala Seksi Statistik BPS Kabupaten Ende, Yohanes Marino.

“Jika data kependudukan yang dimiliki akurat ,maka pelaksanaan kebijakan pemerintahpun akan optimal demikian pulah sebaliknya. Oleh karena itu Badan pusat statistik Kabupaten Ende terus mematangkan persiapan dan mendalami skema sensus penduduk 2020,”kata Paulus.

Tujuannya supaya data kependudukan tekait profil dan kondisi penduduk suatu wilayah terekam jelas dan tepat,ujar Paulus.

Dikatakan pemerintah hadir untuk melayani dan bertanggungjawab menyejaterahkan penduduk.
Paulus mengatakan kepentingan utama statitik (data kependudukan) adalah perencanaan pembangunan ,karena pembangunan akan dimulai dari informasi- informasi yang berkaitan dengan kualitas SDM keberadaan SDM dan tantangannya.

Dikatakan ada dua urgensi lain dari realisasi amanat persatuan Bangsa bangsa (PBB) yang tertera dalam word population and housing programmed an mengukur tingkat literasi teknologi masyarakat.

Terkait amanat PBB kata Paulus setiap negara harus memperbaharui data kependudukan secara berkala. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya interaksi penduduk antar negara.

Selain Indonesia ada 53 negara lain termasuk Cina dan Jepang menggelar sensus penduduk pda tahun 2020.
Penduduk harus daftar sesuai rekomendasi PBB dan amanat PBB ini mengayomi seluruh Negara. Bahwa

interaksi penduduk antar negara ini akan terjadin, entah di sektor perdagangan investasi,ujarnya.
Paulus menegaskan sensus penduduk 2020 yang dilakukan BPS merupakan pengumpulan data kependudukan secara defacto atau tempat tinggal selama setahun.

“Ambil contoh warga dengan e KTP kabupaten Sikka menetap atau berencana menetap atau berencana tinggal di Ende selama lebih dari setahun maka secara de facto warga Sikka tersebut adalah warga Kabupaten Ende karena mempergunakan sumber daya dimana dia tinggal,”katanya.

Paulus berharap kesadaran masyarakat akan indetitas dirinya terus meningkat selain tempat tinggal masyarakat perlu memperhatikan status lainnya seperti pernikahan dan pekerjaan maupun pendidikan terakhir.
“Dengan sadar indetitas diri masyakata akan banyak diuntungkan dalam urusan administrasi ,hukum,bahkan program pemerintah akan menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Semua program pemerintah berbasis NIK,”ujarnya.

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved