Konferensi Tahunan Keadilan Sosial Digelar di Kota Kupang

Konferensi Tahunan Keadilan Sosial Digelar di Kota Kupang

POS- KUPANG.COM|KUPANG -- Konferensi Tahunan Keadilan Sosial tahun 2019 yang dikenal dengan nama Annual Conference on Social Justice (ACSJ) akan digelar di Kota Kupang pada 4-5 Desember 2019.

Event ini merupakan event tetap dari Indonesia Social Justice Network (ISJN).

Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana ACSJ Tahun 2019 di Kota Kupang, Elcid Li saat jumpa pers dengan wartawan di Kantor Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), Senin (2/12/2019).

Konferensi tahunan ACSJ 2019 ini diselenggarakan oleh ISJN bekerjasama dengan IRGSC, Bappelitbangda NTT dan Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang.

Hadir dalam Jumpa Pers itu, Akademisi, Rudy Rohi,Ph.D.

Peneliti Bappelitbangda NTT, Frits Nggili dan Elisabeth dari PLS -FKIP Undana.

Menurut Elcid, kegiatan ACSJ yang digelar di Kota Kupang merupakan konferensi yang ketiga dan akan digelar selama dua hari di Kota Kupang, yakni pada tanggal 4-5 Desember 2019.

"ISJN ini merupakan jaringan para penerima beasiswa Ford Foundation di Indonesia dan pada umumnya berasal dari kalangan aktivis, peneliti dan akademisi yang fokus pada isu-isu keadilan sosial," kata Elcid.

Dijelaskan, konferensi itu akan mengambil tema 'Memikirkan ulang pembangunan yang Berkeadilan Sosial dan Berperikemanusiaan'. Tema itu, lanjutnya ,dipilih untuk menjawab persoalan -persoalan terkini yang muncul di berbagai daerah di Indonesia.

"Prioritas investasi seringkali melupakan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar bernegara. Padahal, urusan keamanan warga negara tidak serta merta langsung bisa dijawab dengan investasi . Ini dua hal yang berbeda," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak anti investasi,namun bagaimana persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara tidak serta merta hilang ketika investasi menjadi prioritas pertama pemerintah.

Dikatakatan, konferensi itu akan dihadiri sekitar 80 peneliti, akademisi, birokrat dan aktivis.

Sedangkan pembicara dalam konferensi itu akan dibagi dalam 14 panel yang akan membahas persoalan antara lain, kewargaan dan konflik berbasis identitas, konflik berbasis gender, kebijakan kesehatan publik, kemiskinan, ,kesejahteraan daerah perbatasan dan perdagangan orang.

"Ada juga soal kebijakan publik, air, lingkungan. Peserta konferensi ini diperkirakan 100 orang terdiri dari kelompok aktivis, akademisi, peneliti,mahasiswa,pekerja profesional ,lembaga pengambil kebijakan publik, kelompok marginal, disabilitas dan anggota ISJN," ujarnya.

Elcid juga mengatakan, setiap kegiatan atau sesi akan ada rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah baik provinsi maupun pusat.