Wacana Amandemen UUD 1945, Ini Usul Pakar Hukum Tata Negara IPDN kepada Pemerintah

Wacana Amandemen UUD 1945, Ini Usul Pakar Hukum Tata Negara IPDN kepada Pemerintah

Wacana Amandemen UUD 1945, Ini Usul Pakar Hukum Tata Negara IPDN kepada Pemerintah
Dian Erika/KOMPAS.com
Ahli hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019). 

Wacana Amandemen UUD 1945, Ini Usul Pakar Hukum Tata Negara IPDN kepada Pemerintah

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ahli hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN), Juanda, menyarankan pemerintah sebaiknya melakukan referendum sebelum merealisasikan wacana amendemen UUD 1945.

Referendum dilakukan untuk mengetahui aspirasi rakyat perihal amendemen. "Saya sudah sampaikan ide ya referendum saja, untuk rakyat. Apakah memang rakyat memang sepakat untuk perubahan?," ujar Juanda usai mengisi diskusi di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Tak hanya Fadli Zon, Anggota Komisi III DPR Eva Yuliana Juga Bicara Agnez Mo, Apa Katanya

Langkah ini dinilainya lebih transparan untuk mengetahui aspirasi masyarakat terkait perubahan pembangunan nasional.

Ia berharap, MPR tidak tiba-tiba mengatakan amendemen adalah aspirasi masyarakat tanpa terlebih dahulu melakukan jajak pendapat terbuka.

"Artinya kalau memang mau secara objektif melakukan perubahan yang didukung oleh rakyat banyak maka mekanisme referendum itu lebih bagus dibandingkan nanti tiba-tiba MPR mengatakan sudah menanyakan kepada rakyat. Rakyat mana?, " lanjut Juanda menegaskan.

Tangani Korban Keracunan Makanan Wabup Army Minta Tenaga Medis Siap 2 x 24 Jam

Dia lantas mengingatkan kondisi saat pemerintah merevisi Undang-undang KPK. Saat itu, kata dia, pemerintah dan DPR mengatakan sudah berkonsultasi dengan akademisi dan elemen masyarakat.

"Tapi (pada kenyataannya) kita tidak tahu. Ya kalau resmikan melalui mekanisme referendum, saya kira bisa kelihatan. Yang penting bisa diketahui berapa persen masyarakat setuju dan berapa persen yang tidak setuju. Misalnya katakanlah dengan batas 60 persen baru itu legitimate apa yang di lakukan oleh MPR, " jelas Juanda.

Namun, Juanda mengakui jika mekanisme referendum ini tidak diatur dalam undang-undang.

"Tapi dalam konteks konstitusi, makanya kita adakan supaya legitimasi revisi undang-undang ini jelas bisa diterima orang banyak," lanjut dia.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved