Singgung Mafia Gas, ini Kata Arya Sinulingga soal Dipilihnya Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina
Alasan penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pimpinan perusahaan BUMN akhirnya diungkap oleh Staf khusus BUMN, Arya Sinulingga.
POS KUPANG.COM-- Alasan penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pimpinan perusahaan BUMN akhirnya diungkap oleh Staf khusus BUMN, Arya Sinulingga.
Arya mengatakan, Ahok dipilih karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan orang baru di bisnis minyak dan gas (migas).
"Dia enggak punya network di bisnis migas, dia enggak punya jaringan di bisnis migas," ujar Arya seperti yang ikutip dari tayangan Indonesia Lawyer Club, Selasa (26/11/2019).
Hal tersebut dilakukan karena internal Pertamina butuh seorang pendobrak.
"Kalau orang sudah tahu jaringan atau masuk dalam jaringan bisnis migas, maka kemungkinan untuk intervensi akan sangat besar," papar Arya Sinulingga.
Tak hanya itu, pihak Kementerian BUMN menilai kewenangan Komisaris Pertamina lebih besar dari kewenangan dari komisaris perusahaan BUMN lain.
Terlebih saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan kebijakan baru mengenai kapasitas komisaris, yang akan dimanfaatkan secara maksimal.
Arya berujar, selama ini para komisaris seperti diabaikan, karena hanya jajaran direksi saja sering dipanggil ke BUMN.
"Sayang kita punya komisaris lima sampai enam orang per perusahaan tidak dimanfaatkan."
"Akhirnya sibuk betul, yang sangat sibuk mengurus BUMN adalah Kementerian BUMN, sementara Kementerian BUMN sudah mengeluarkan anggaran untuk menggaji para komisarisnya," papar Arya Sinulingga.
Untuk itu, Erick Thohir dikatakan oleh Arya mengeluarkan kebijakan tersebut.
Staf khusus BUMN ini juga menyatakan kewenangan yang dimiliki komisaris dapat diubah dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART) di Pertamina.
Arya mengatakan, tugas dari Ahok nanti adalah menurunkan impor minyak.
"Di sinilah kunci dari semua permainan yang disebut selama ini, yang mafia migas lah, apa dan sebagainya," tutur Arya Sinulingga.

Ketika jumlah impor migas berhasil diturunkan, maka yang terjadi adalah mafia migas dapat ditumpas.
Itulah sebab Ahok dipilih sebagai Komisaris Utama Pertamina, karena dinilai mampu mengatasi persoalan yang membelit Pertamina.
Posisi Ahok di Pertamina diumpamakan seperti ketua kelas.
"Jadi harapan kami nanti Pak Ahok ini dapat menjadi ketua kelas yang drive, nge-drive yang namanya perencanaan Pertamina,nge-drive yang namanya pengawasan Pertamina, nge-drive yang namanya pembangunan kilang yang menjadi tujuan kita untuk menghilangkan impor tadi," beber Arya Sinulingga.
Lihat video selengkapnya pada menit 2.02Kejanggalan Pertamina
Anggota DPR fraksi Partai NasDem, Kurtubi membongkar kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Pertamina.
Hal itu diungkapkan Kurtubi saat menjadi narasumber dalam acara Sapa Indonesia Malam pada Senin (25/11/2019).
Kurtubi mengatakan, sebenarnya cukup mudah membongkar Mafia Migas di Pertamina.
"Dari dulu saya bilang kalau itu yang disebut dengan Mafia Migas solusinya amat sangat gampang," kata Kurtubi seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Selasa (26/11/2019).
Ia mengatakan bahwa selama ini Pertamina membeli minyak tidak langsung dari produsennya.
"Kita Pertamina mau membeli minyak mentah dari luar negeri mustinya beli langsung dari produsennya."
"Kalau lewat bukan produsen, lewat trader," ujar Kurtubi.
Sedangkan, Kurtubi menjelaskan bahwa trader bukan produsen.
"Trader bukan produsen dia membeli minyak dari produsen," ujarnya.
Kurtubi mengatakan trader itu seperti makelar.
Sehingga, Pertamina membeli minyak dari makelar tersebut.
"Makelar untuk didol (dijual) kata orang Jawa tuh, dijual, pembelinya kita," kata Kurtubi.
"Nah sekarang kalau ingin efisien beli aja minyak mentah dari produsen," imbuhnya.
Kurtubi tidak membantah bahwa selama ini Pertamina bekerja demikian.
"Saya tanya apakah selama ini selalu lewat makelar?," tanya Aiman Witjaksono sebagai presenter.
"Kelihatannya seperti itu," jawab Kurtubi.
Namun, saat ditanya apakah kehadiran Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa tangani masalah tersebut, Kurtubi menilai bahwa seharusnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa melakukannya.
"Dan diharapkan dengan Ahok di sana, memutus makelar-makelar itu, termasuk bintang tiga polisi?," tanya Aiman lagi.
"Mustinya, jadi enggak usah bintang tiga. Solusinya sangat gampang, perintahkan Pertamina deal bisnis membeli minyak mentah membeli BBM, elpiji dari luar negeri langsung dari produsennya," jawab Kurtubi.
Kemudian Aiman kembali bertanya mengapa hal itu selama ini dibiarkan terjadi.
Apakah ada kepentingan-kepentingan di balik hal itu.
"Kenapa kemudian selama ini tidak pernah bisa dibongkar apakah karena tidak ada keberanian, karena orang-orang besar semua atau karena memang semuanya mendapatkan keuntungan?," tanya Aiman.
"Dipersepsikan bahwa Pertamina tidak bisa beli langsung dari produsennya," jawab Kurtubi.
Kendati demikian, Kurtubi menilai hal itu sangat janggal.
Mengapa hal itu terjadi orang-orang yang bersangkutan tidak melapor pada Menteri Perdagangan.
"Saya bertanya yang melarang membeli dari produsen itu siapa? Saya bilang kalau memang dilarang membeli minyak mentah, membeli BBM, membeli elpiji dari produsennya langsung, siapa yang melarang, kalau ada perusahaan yang melarang, kalau ada negara lain yang melarang."
"Laporkan ke Kementerian Perdagangan ke WTO. WTO itu adalah organisasi yang mengatur perdagangan dunia yang sangat menjunjung tinggi efisiensi," ujar Kurtubi panjang lebar.
(*)