Siswi SMP di TTU Diduga Disetubuhi

Pemerintah dan DPRD TTU Sepakat Lanjutkan Sidang, Ini Rujukan Dokumen yang Dipakai

sidang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten TTU tahun 2020 mendatang

Pemerintah dan DPRD TTU Sepakat Lanjutkan Sidang, Ini Rujukan Dokumen yang Dipakai
POS KUPANG/THOMAS MBENU NULANGI
Suasana lanjutan sidang pembahasan RAPBD Kabupaten TTU tahun 2020 di ruang sidang utama DPRD TTU, Senin (25/11/2019). 

Pemerintah dan DPRD TTU Sepakat Lanjutkan Sidang, Ini Rujukan Dokumen yang Dipakai

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat akhirnya bersepakat melanjutkan sidang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten TTU tahun 2020 mendatang.

Kedua lembaga tersebut sepakat melanjutkan pembahasan RAPBD setelah sempat terhambat karena terjadi perbedaan pendapat. Meski demikian, kedua lembaga tersebut bersepakat merujuk pada dokumen KUA-PPAS hasil keputusan banggar drngan memperhatikan rujukan dari dokumen RKPD, KUA PPAS dan RAPBD.

Terpantau media ini, kedua lembaga tersebut melanjutkan sidang untuk membahas RAPBD tahun 2020 dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten TTU, Senin (25/11/2019) siang.

Hadir dalam sidang tersebut dari pihak legislatif yakni Ketua DPRD TTU, Hendrik F Bana, Wakil Ketua I DPRD TTU, Amandus Nahas, dan Wakil Ketua II DPRD TTU Yasintus Lape Naif serta anggota banggar DPRD TTU.

BREAKING NEWS : Miris ! Seorang Siswi SMP di TTU Diduga Disetubuhi Hingga Mengalami Hal Ini

Sementara itu, dari pihak pemerintah daerah dihadiri oleh Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis, Kepala BKA TTU, Bonefasius Ola Kian, serta seluruh pimpinan OPD dilingkup pemerintahan Kabupaten TTU.

Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrik F. Bana mengungkapkan, bahwa berdasarkan rapat terbatas dengan pemerintah daerah maka pihaknya bersepakat melanjutkan sidang pembahasan RAPBD TTU tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa kedua lembaga tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.

"Jadi proses persidangan pembahasan RAPBD 2020 tetap berlanjut dengan catatan bahwa kita sandingkan beberapa dokumen mulai dari pembahasan di Banggar KUA-PPAS, RKPD dan RAPBD," ungkapnya.

Selain itu, tambah Hendrik, berdasarkan hasil rapat terbatas antara pihak pemerintah daerah dan DPRD bersepakat untuk tidak mengakomodir program kerja yang dimasukan secara sepihak oleh masing-masing OPD tanpa melalui rujukan yang jelas.

Hendrik mengatakan, apabila nantinya ada OPD tertentu yang sengaja memasukkan program kerja tanpa melalui pembahasan badan anggaran, maka program kerja tersebut di drop dan dianggap sebagai program liar yang tidak patut untuk dilaksanakan.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis mengungkapkan hal yang sama bahwa sidang tersebut dilanjutkan dengan merujuk tiga dokumen yakni RKPD, KUA PPAS hasil rapat banggar dan RAPBD

"Tapi nanti hasil banggar apakah dewan tetap pada KUA PPAS hasil banggar dan pemerintah tetap pada KUA PPAS atau RKPD kita belum tahu sampai disitu," terangnya.

Imbas Laga Lawan Arema FC, Persib Maung Bandung Kembali Didenda Ratusan Juta, Alfin Larangan Main

BREAKING NEWS : Miris ! Seorang Siswi SMP di TTU Diduga Disetubuhi Hingga Mengalami Hal Ini

Fransiskus menambahkan, pihaknya juga belum mengetahui pasti apakah nanti pembahasan RAPBD lebih dominan berdasarkan hasil banggar atau lebih dominan berdasarkan hasil RKPD. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved