Ahok BTP Jadi Bos Pertamina, Puput Nastiti Devi Timang Bayi, Mantan Ajudan Veronica Tan Lahiran?

Erick Thohir menyebut Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Insya Allah sudah putus dari beliau, pak Basuki (Ahok) akan jadi Komisaris Utama Pertamina," ujar Erick Thohir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, posisi Ahok nantinya akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris Pertamina.

Sementara posisi  direktur keuangan Pertamina, kata Erick Thohir, akan diisi Ema Sri Martini yang saat ini masih duduk sebagai Direktur Utama PT Telkomsel.

"Sedangkan Pahala Mansury (sekarang direktur keuangan Pertamina) akan menjadi direktur utama BTN dan komisaris utama Pak Chandra Hamzah," ucap Erick.

Kata mantan staf Ahok

Basuki Tjahaja Purnama (BTP)  atau Ahok disebut akan menjadi bos di BUMN.

Gelombang penolakan terhadap Ahok pun datang dari berbagai elemen masyarakat.

Mantan staf Ahok Ima Mahdiah melihat penolakan terhadap Ahok tersebut datang dari sudut pandang subjektif belaka.

"Lebih ke arah subjektif ya, bukan objektif," ucap Ima saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Alasannya kata dia, penolakan hanya menitikberatkan pada sikap pribadi hingga ungkit status mantan narapidana sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurutnya, penolakan hanya sebatas pertimbangan etika tanpa menjabarkan bagaimana sepak terjang kinerja Ahok sejak berkarir sebagai Bupati Belitung Timur hingga memimpin Ibu Kota.

"Kelihatan kok mereka nggak punya alasan yang oke mengenai kenapa menolak pak Ahok. Mereka hanya bilang etika, mantan napi lah, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana kinerja pak Ahok," jelas dia.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut meyakini di balik narasi penolakan tersebut, ada maksud dan tujuan terselubung.

"Jadi menurut saya hal-hal yang mereka bilang pak Ahok suka marah-marah, lalu narapidana, kalau menurut saya itu alasan-alasan bahwa maksud dan tujuan mereka bukan itu saya yakin," katanya.

Disebut tak miliki kualifikasi pimpin BUMN

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tidak memiliki kualifikasi untuk menjabat komisaris atau direksi di BUMN.

Ahok menurut Marwan tidak memiliki pengalaman memimpin perusahaan.

"Ya enggak (kompeten) lah. Dia juga engga punya pengalaman seperti itu dan kita bicara ini sektor strategis," ujar Marwan dalam diskusi di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, (21/11/2019).

Menurutnya dalam memimpin BUMN dibutuhkan sosok orang yang memiliki kualifikasi manajerial strategis.

Artinya pernah memimpin perusahaan yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.

"Ketahanan energi nasional yang tidak bisa begitu saja diserahkan pimpinan pengelolaannya pada orang yang tidak qualified," katanya.

Menurut Marwan jangankan memimpin perusahaan BUMN yang strategis seperti PLN dan Pertamina, untuk perusahaan BUMN non strategis saja, Ahok tidak memiliki kualifikasi.

Karena itu Marwan meminta kementerian BUMN mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ia juga meminta penolakan terhadap Ahok jangan dilihat secara politis.

"Nah saya juga menghimbau teman-teman pendukung (Ahok) itu supaya hatinya terbuka, bahwa dalam pembukaan UUD itu kita ini negara ini didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengadakan acara ini juga dalam rangka itu, supaya bangsanya cerdas, tapi juga tolong terbuka jangan menutup mata, karena itu mungkin yang didukung lalu tidak mau melihat secara objektif ada hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa ini sebetulnya tidak layak," katanya.

Kata Adhie Massardi

Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina menuai pro dan kontra.

Mereka yang pro menganggap karakter Ahok yang tegas mampu memimpin BUMN.

Sementara yang kontra menilai Ahok merupakan orang bermasalah karena merupakan mantan narapidana. 

Padahal, Ahok sudah selesai menjalani hukumannya.

Founder Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi mengaku menolak Ahok karena sudah sangat negatif di masyarakat.

"Dia juga bukan tokoh publik yang bener, artinya dia menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur banyak masalah di DKI baik pengelolaan anggaran maupun dari kepemimpinan dia, sehingga menimbulkan kontroversi yang luar biasa," kata Adhie Massardi dalam diskusi di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, (21/11/2019).

Menurut dia, apabila Ahok diangkat menjadi pejabat BUMN, maka akan membuka memori masyarakat terhadap permasalahan masa lalu.

"Ketika ini diangkat kembali tentu saja orang, memori orang akan teringat kembali persoalan hukum yang ditimbulkan Ahok dan tidak terselesaikan," katanya.

Ia mencontohkan kasus Rumah Sakit Sumber Waras, lalu pembelian lahan di Cengkareng, masalah Transjakarta dan pengelolaan dana CSR.

Belum lagi menurutnya penggunaan dana yang off budget, serta sikapnya saat menjadi gubernur.

"Ketika dia mengarahkan tentara dan Polisi untuk menghadapi rakyat waktu penggusuran, rekaman ini kan muncul kembali," katanya.