Gubernur NTT Dialog Dengan 5.000 Warga Perbatasan
secara simbolis kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Beberapa bantuan itu berupa uang untuk pembangunan lima gereja
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
Gubernur NTT Dialog Dengan 5.000 Warga Perbatasan
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, SH, MH kembali melakukan kunjungan kerjanya ke wilayah perbatasan antara negara Indonesia dan Timor Leste tepatnya di Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU, Senin (18/11/2019).
Kunjungan kerja Gubernur NTT tersebut dilakukan dalam rangka berdialog bersama dengan warga yang ada di wilayah perbatasan. Kegiatan dialog bersama tersebut mengusung tema "Membangun Indonesia Mini dari perbatasan Nusa Tenggara Timur menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera".
Hadir dalam kunjungan kerja tersebut diantaranya Danrem 161/WS Brigjen TNI Syaiful Rahman S.Sos, Wakapolda NTT Brigjen Pol Drs Johanis Asadoma S.I.K, M.Hum, Kabinda NTT Brigjen TNI Adrianus S.A. Nugroho, serta Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes S.Pt.
Hadir pula dalam kunjungan tersebut yakni Ketua DPRD TTU, Dansatgas Pamtas Sektor Barat RI RDTL, Wakil Bupati TTS, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Pimpinan BUMN tingkat Provinsi, unsur forkopimda Provinsi NTT, Asisten bersama pimpinan OPD Kabupaten TTU, dan masyarakat Kabupaten TTU yang ada di perbatasan yang berjumlah sekira 5000 orang.
Terpantau, sebelum memberikan sambutan dan dialog bersama warga, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskoda memberikan beberapa bantuan secara simbolis kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Beberapa bantuan itu berupa uang untuk pembangunan lima gereja di perbatasan masing masing sebesar Rp. 50 juta.
Penyerahan secara simbolis bantuan buku-buku bacaan untuk SDN Nunpo dan SMP N Letenoek, Penyerahan buku-buku bacaan dari Bunda Baca Provinsi NTT untuk masyarakat Desa Haumeniana, penyerahan secara simbolis bantuan 1250 anakan (kelor, lamtoro terambat, benih jagung hibrida, benih kacang ijo) dari Gubernur NTT kepada Camat Bikomi Nilulat, Kelompok Tani Tunas Baru dan Kelompok Tani Ekoni Famili di Desa Haumeniana.
Selain itu, Gubernur NTT juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa bantuan sosial program PKH tahun 2020 kepada Bupati TTU Raymundus senilai Rp. 72.290.200.000, penyerahan bantuan pangan non tunai lewat Bank BRI bagi keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bikomi Nilulat.
Gubernur juga memberikan bantuan program sosial dari Bank Indonesia berupa pembuatan pojok baca kepada SDK Nilulat dan SMP Satap Nunpo Haumeniana, bantuan CSR tahap II dan program OMOH dari PLN wilayah NTT berupa listrik gratis kepada 50 keluarga di 4 desa perbatasan dan bantuan CSR Bank NTT untuk membangun rumah tidak layak huni bagi 11 kepala keluarga di Desa Haumeniana.
Setelah memberikan bantuan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan sambutan. Dalam dalam sambutannya orang nomor satu di NTT itu mengatakan bahwa pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat telah berkomitmen untuk dapat mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.
Oleh karena itu, ungkap Viktor, dirinya meminta agar pemerintah kabupaten harus fokus terhadap satu program pembangunan yang diprioritaskan. Sebab tidak bisa jika pemerintah membangun semuanya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.
"Oleh karena itu, kita harus fokus. Jangan kita jalan tidak jadi, air tidak jadi, listrik tidak jadi, tanaman tidak jadi, semuanya tidak jadi, karena semua pikir kecil-kecil akhirnya semua tidak jadi," ujarnya.
Diakui Viktor, kondisi kawasan perbatasan di Povinsi NTT masih tergolong daerah tertinggal dan terbelakang, sehingga perlu adanya percepatan pembangunan serta penanganan yang terkoordinir. Untuk itu harus ada sinergis antar berbagai sektor maupun antar tingkat pemerintah karena kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan NKRI.
Viktor mengatakan, pemerintah Timor Leste sudah membangun infrastruktur secara besar-besaran. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersyukur Timor Leste sudah menjadi negara.
"Karena itu merupakan berkat khususnya buat Timor Barat. Jadi kalau ada yang bilang nanti harus masuk lagi ke NTT, maka yang menolak pertama adalah NTT. Jangan biar kami yang berbatasan negara saja, tapi bahasanya sama dan itu berkat namanya," ujarnya.