Gelar Aksi Damai di Gedung DPRD, Guru Komite di Belu Tuntut Keadilan dari Pemerintah

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Teni Jenahas

POS KUPANG, COM, ATAMBUA - Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu, Senin (18/11/2019), diwarnai aksi damai guru-guru komite yang tidak terakomodir sebagai tenaga kontrak (teko) daerah di lingkup Pemkab Belu tahun 2019.

Para guru yang tergabung dalam Forum Solidaritas Guru Peduli Demokrasi itu mendatangi kantor DPRD Belu sekitar pukul 10.30 Wita. Mereka menggunakan mobil pikap dan kendaraan roda dua.

Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk, di antaranya bertuliskan "Jangan jadikan kami tumbal politik, stop tipu guru, berikan apa yang menjadi hak kami, rezim pemerintah Kabupaten Belu."

Saat tiba di Gedung DPRD Belu, para guru berorasi secara bergantian di luar gedung DPRD. Pintu gerbang DPRD ditutup karena saat bersamaan masih berlangsung sidang pembukaan DPRD Belu.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Adrianus Mali, dengan lantang mengatakan mereka datang ke DPRD untuk menuntut keadilan karena ada sejumlah guru komite yang awalnya terdaftar dalam SK pengangkatan teko namun setelah SK tersebut direvisi, nama-nama mereka sudah tidak ada lagi dalam SK.

Padahal, diakui Adrianus Mali, mereka memenuhi syarat dan kualifikasi yang diberikan pemerintah, yakni masa pengabdian lebih dari tujuh tahun. Terhadap hal itu, mereka mendesak Bupati Belu agar mengakomodir kembali guru-guru komite sebagai teko.

Seusai sidang, perwakilan pendemo diarahkan masuk di ruang kerja Ketua DPRD Belu untuk berdialog dengan DPRD bersama pemerintah. *