Berita Kota Kupang

Dikenakan Sanksi, Sekda Kabupaten Kupang Ingatkan OPD Belum Susun SOP

Sekda Kabupaten Kupang, Ir. Obet Laha, menegaskan OPD yang belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dikenakan Sanksi, Sekda Kabupaten Kupang Ingatkan OPD Belum Susun SOP
Edy Hayong
Sekda Kabupaten Kupang, Ir. Obet Laha, pose bersama beberapa pejabat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM|OELAMASI -  Sekda Kabupaten Kupang, Ir.  Obet Laha, menegaskan  Organisasi Perangkat Daerah  OPD  yang belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayananan Publik (SPP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah mengatur tentang pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Obet mengatakan, apabila OPD mengabaikan SOP akan dikenakan sanksi sebagaimana tertera dalam Pasal 54 khususnya Ayat 7.

P3K Kabupaten Kupang Harap Nasib Mereka Diakomodir BKN

Obet menyampaikan hal tersebut saat membuka Sosialisasi dan Fasilitasi Peyusunan Standar Pelayananan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Oelamasi, Selasa (19/11/2019).

Kegiatan selama tiga hari tersebut dihadiri Kepala Biro Organisasi Setda NTT, Bartholomeus Badar, SH, MM, selaku nara sumber.

Menurut Obet, selama ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarat, berbangsa dan bernegara.

Wow! Prajurit TNI Yonif 743/PSY Digembleng di Raknamo Kabupaten Kupang

Hal tersebut, lanjut Obet, disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Sementara tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang iptek.

Menurutnya, standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

"Kepada penyelenggara layanan yang belum menyusun SOP untuk segera menyusun bagi instansi yang tidak menyusun operasional prosedur dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertera dalam Pasal 54 khususnya ayat 7," tegas Obet.

Anggota DPR Ini Singgung Polisi Perut Buncit di Depan Kapolri, Lihat Mimik Wajah Jenderal Idham Azis

Kabag Organisasi Setda Kupang, Semy Tinenti, dalam laporannya mengatakan, kegiatan dilaksanakan tanggal 19-21 Nopember.

Adapun tujuannya, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari ASN.

Selain itu melindungi organisasi atau Unit kerja atau ASN dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.

Tujuan lain, lanjut Semy, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi dan memberikan keterangan tentang dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. (*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Apolonia Matilde
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved