Ini Dia 5 Orang dan Organisasi yang Menolak Ahok Jadi Bos Perusahaan BUMN, Siapa Saja?

Ini Dia 5 Orang dan Organisasi yang Menolak Ahok Jadi Bos Perusahaan BUMN, Siapa Saja?

Editor: Alfred Dama
Tangkap Layar YouTube KompasTV
Ahok bertemu Erick Thohir Tangkap Layar YouTube KompasTV 

Ini Dia 5 Orang dan Organisasi yang Menolak Ahok Jadi Bos Perusahaan BUMN, Siapa Saja?

POS KUPANG.COM,  JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai diperbincangkan setelah ia digadang-gadang akan menempati jabatan tertentu di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini didasari dari adanya pertemuan antara Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11/2019).

Seusai pertemuan, Ahok mengaku telah membicarakan soal perusahaan BUMN

Sejumlah pihak telah membenarkan Ahok akan menduduki kursi petinggi satu perusahaan BUMN

Namun pro dan kontra muncul.

Ada yang mendukung Ahok di BUMN dan banyak punya yang menolak.

Umumnya yang menolak adalah pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

Siapa saja mereka?

1.  Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai Ahok harus mengubah gaya kepemimpinannya.

Hal tersebut diungkapkan Andre Rosiade dalam video yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade di Puri Cikeas, Minggu (2/6/2019).
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade di Puri Cikeas, Minggu (2/6/2019). (KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

Penampilan Terbaru Veronica Tan Mirip Artis, Beda Semasa Jadi Istri Ahok yang Polos Tanpa Makeup

Anak Ruben Onsu Betrand Peto Kini dapat ASI dari Sarwendah, Hanya Minum Teh Sejak Kecil

Daftar 5Artis Alami Efek Buruk Perawatan Wajah,Wajah Via Vallen Hingga Jessica Iskandar Sempat Rusak

Menurut Andre Rosiade ada cara lain yang dapat dilakukan jika ingin menegur bawahan.

Andre Rosiade mengatakan, jika akhirnya Ahok tetap diangkat menjadi petinggi BUMN merupakan sepenuhnya hak Menteri BUMN, Erick Thohir.

Andre Rosiade menilai jika menjadi petinggi BUMN, Ahok harus merubah gaya kepemimpinannya.

Baca: Pro Kontra Jadi Bos BUMN, Berikut Prestasi dan Kontroversi Ahok

Ia mengingatkan Ahok adanya Undang Undang BUMN dan perseroan terbatas yang menjadi dasar seorang pemimpin BUMN.

"Kita tahu karakter Pak Ahok meledak-ledak, nah harapan saya kalaupun akhirnya tetap diangkat, karena ini hak sepenuhnya hak menteri BUMN yang tidak bisa kita diintervensi," jelas Andre Rosiade.

"Kita mengingatkan ada Undang Undang BUMN, ada Undang Undang Persero Terbatas sebagai dasar dari pimpinan atau pemimpin BUMN," tambahnya.

"Harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik, waktu memimpin DKI (Jakarta) dengan petantang-petenteng, memaki," ucap Andre Rosiade.

2. Said Didu

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi petinggi BUMN dapat dicoba di posisi komisaris.

Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (17/11/2019).

Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu resmi mengajukam pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (13/5/2019). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Said Didu ingin melihat terlebih dahulu apakah ada perubahan karakter dari Ahok ketika menjabat sebagai komisaris.

"Dicoba dulu di komisaris. Apakah ada perubahan karakter di beliau," terang Said Didu.

Said Didu menuturkan seluruh masyarakat tahu karakter Ahok yang suka membentak dan merasa paling benar.

Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu resmi mengajukam pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (13/5/2019).
Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu resmi mengajukam pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (13/5/2019). ((Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda))

Menurut Said Didu dalam dunia bisnis mengenai memberikan dan mendapatkan, dibutuhkan kerja sama yang baik.

"Saya selama ini yang publik tau, beliau suka membentak, merasa paling benar," kata Said Didu.

"Padahal dalam bisnis get and gift, memberikan dan mendapatkan. Itu harus kerja sama yang baik," imbuhnya.

Menjadi direktur berarti mewakili urusan perusahaan di dalam maupun di luar.

3. Novel Bamukmin

Novel Bamukmin di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).
Novel Bamukmin di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018). ((Tribunnews.com/ Danang Triatmojo))

Walau bukan orang dalam lingkaran BUMN, tapi Novel Bamukmin menolak Ahok masuk ke BUMN.

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Ahok menjabat sebagai direktur utama di perusahaan di bawah BUMN.

Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.

"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin perusahaan BUMN, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.

"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.

Selain itu, Novel mengaku siap mempertemukan FSPPB dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di BUMN dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Ahok masuk BUMN.

"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia menilai wacana penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.

"Dari awal ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN, red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina, langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," kata dia.

Berstatus sebagai mantan narapidana dan memiliki perilaku buruk, kata dia, Ahok tidak layak menempati posisi sebagai pimpinan di BUMN, khususnya di Pertamina.

"Tidak boleh dipimpin oleh orang sembarangan, apalagi Ahok dengan perangai buruk bisa menggangu etos kerja dan masih banyak kasus yang diduga terlibat korupsi di berbagai bidang."

"Nah, ini yang menjadi ganjalan berat untuk Ahok memimpin di BUMN," tambahnya.

4. Rizal Ramli

Meski banyak yang mendukung Ahok di BUMN, namun tak sedikit juga pihak yang meragukan Ahok.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menganggap terpilihnya Ahok hanya akan menambah kontroversi dan masalah baru.

Ia menilai Ahok merupakan orang yang bermasalah.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dalam acara ?ngopi bareng? di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dalam acara ?ngopi bareng? di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019) ((KOMPAS.com/DESY KRISTI YANTI))

Rizal Ramli (ISTIMEWA)
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ahok orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," ujar Rizal yang dikutip dari Tribunnews.com (18/11/2019).

Rizal mengaku keberatan karena ia menilai Ahok memiliki rekam jejak yang mencoreng namanya.

Tak lain kasus yang dimaksud adalah dugaan kasus korupsi pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.

5. Serikat Pekerja Pertamina

Pencalonan Ahok sebagai satu diantara pemimipin BUMN mendapat penolakan keras dari Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Dikutip dari Tribunnews.com, melalui Arie Gumelar selaku Presiden FSPPB membenarkan adanya penolakan Ahok dengan membentangkan spanduk.

Mereka menolak Ahok untuk menjadi pemimpin di Pertamina

Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa penolakan.

Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapapun yang suka bikin rusuh!

Memilih figur tukang gaduh, bersiaplah Pertamina segera runtuh!

Kemudian berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami!

Pertamina menjulang, rakyat senang, pemberang datang, kita perang!

Pertamina bukan sarang koruptor, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor!

FSPPB tolak Ahok di Pertamina ((Tribunnews.com/Instagram ariegoem))

Itulah serangkaian penolakan yang tertera didalam spanduk yang dibentangkan oleh Serikat Pekerja Pertamina.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Glery Lazuardi/Indah Aprilin Cahyani) (Kompas.com/Kiki Safitri)

Ahok Ditunjuk Jadi Bos BUMN, Berikut Prestasi & Kontroversi Suami Puput Nastiti Mantan Veronika Tan

POS-KUPANG.COM - Ahok Ditunjuk Jadi Bos BUMN, Berikut Prestasi & Kontroversi Suami Puput Nastiti Mantan Veronika Tan

Nama Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok  kembali menjadi perbincangan publik.

Ya, sejak kabar Ahok BTP ditunjuk jadi bos BUMN merebak, negeri ini kembali gaduh. Pendapat pro dan kontrapun pun bermunculan.

 Penampilan Terbaru Veronica Tan Mirip Artis, Beda Semasa Jadi Istri Ahok yang Polos Tanpa Makeup

Banyak yang mendukung Ahok yang melihat dari rekam jejak kinerjanya selama ini.

Namun tidak sedikit pula yang menolak terkait kontroversi - kontroversi yang dilakukan Ahok BTP.

Lalu apa saja prestasi dan kontroversi Ahok? Simak dalam berikut ini,

Prestasi

Ahok merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode 19 November 2014 – 9 Mei 2017.

Dalam memimpin kota Jakarta Ahok dinilai tegas.

Cara Ahok bertutur kata dinilai menjadi biang kerusuhan.

Namun di balik itu semua, Ahok memiliki prestasi dalam pemerintahan.

Ia telah menerima berbagai penghargaan saat berkecimpung didunia politik.

Pada tahun 2007 Ahok mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan.

 Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Jadi Bos BUMN, Bagaimana Reaksi Veronica Tan?

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. (TRIBUNJATIM.COM)

Pada 2013 ia mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award, karena usahanya dalam membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang.

Di tahun yang sama Ahok dianugerahi gelar Tokoh Kontroversial oleh Anugerah Seputar Indonesia.

 Debat Sengit Marwan Batubara dan Immanuel soal Ahok Masuk BUMN, Singgung Kasus di KPK & Dahlan Iskan

Pada 2016 Ahok mendapatkan gelar The Most Inspiring oleh Indonesia Green Award.

Di tahun yang sama Ahok mendapatkan empat penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dikutip dari https://id.wikipedia.org/;

1. Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik,

2. Provinsi dengan Perencanaan Inovatif,

3. Provinsi dengan Perencanaan Progresif,

4. Tingkat pencapaian MDGs tertinggi tahun 2015.

Dikutip dari Kompas.com, pada 2019 Ahok diberikan penghargaan Rooseeno Award IX-2019, Ahok dinilai memiliki etos kerja dan berintegritas tinggi.

Sementara prestasinya Ahok dalam pembenahan banjir, ia berhasil melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Sunter, Waduk Rawa Badung, dan Waduk kebon Melati.

Dalam penataan ruang Ahok juga telah menata kawasan Kalijodo yang sebelumnya merupakan tempat prostitusi disulap menjadi taman publik, menata kawasan pasar ikan, Kampung Pulo dan Bukit Duri.

 Perjalanan Penuh Liku dan Terjal Ahok hingga Digadang jadi Bos BUMN, Kini Kekayaannya Rp 25,6 Miliar

Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Ahok juga banyak merelokasi warga ke rumah susun.

Kebijakan Ahok lainnya yang juga menjadi prestasi yakni banyaknya perusahaan yang mau membantu pembangunan di Ibu Kota menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).

Kontroversi

Meski memiliki banyak prestasi, namun tak jarang kebijakan Ahok juga kental akan konflik dan memicu kontroversi.

Dikutip dari https://id.wikipedia.org/ Ahok sempat terlibat dalam masalah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

BPK menilai pembelian lahan tersebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 191 miliar.

Sehingga memunculkan dugaan adanya tindak korupsi.

Namun kasus tersebut tidak diteruskan karena KPK menganggap belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.

Pada 2015 DKI Jakarta harus menggunakan APBD 2014 karena pemerintahan Ahok terlibat sengketa dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan penetapan APBD tahun itu.

Sehingga ada kegagalan dalam mengesahkan APBD DKI 2015.

Ahok juga sempat tersandung kasus penistaan agama.

Ini terjadi saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu, pada Rabu (28/9/2016) lalu.

Ahok menyinggung surat Al Maidah 51.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok (TribunWow.com/Octavia Monica P)
Ia mengakui dan menyadari bahwa beberapa warga dapat dimengerti kalau mereka tidak memilihnya karena telah dibohongi menggunakan Surat Al-Maidah Ayat 51.

Pidato Ahok akhirnya berujung pada pelaporan dan kecaman dari berbagai pihak.

Ahok kemudian angkat bicara terkait hal tersebut.

Pernyataan 'dibohongi menggunakan Al Maidah 51' yang dimaksud Ahok yakni masyarakat jangan mudah dibohongi dengan surat Al Maidah oleh orang yang disebutnya rasis.

Namun pada akhirnya Ahok pun mengeluarkan ucapan minta maaf terkait pernyataan tersebut.

Pada tanggal 16 November 2016, Ahok secara resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Ahok menjalani dua tahun kurungan akibat kasus penistaan agama tersebut.

Ahok juga pernah dituduh telah mencap warga dengan sebutan komunis, serta ia juga sering berkata kasar.

Terakhir adalah kontroversinya terkait pencalonan sebagai pemimpin satu diantara perusahaan BUMN.

Banyak pro dan kontra di berbagai pihak.

Beberapa tokoh mendunkung Ahok namun tak sedikit juga yang menolak Ahok untuk menjadi bos BUMN.

Mereka yang tidak setuju mempermasalahkan terkait sosok Ahok yang tak lepas dari kontroversi. 

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Verryana Novita Ningrum)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 5 Orang yang Menolak Ahok Jadi Bos Perusahaan BUMN, Siapa Saja?, 

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved