Paripurna DPRD Kupang Berlangsung Alot dan Panas, Ini Pemicunya

Pelaksanaan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kupang berlangsung alot dan panas, ini pemicunya

Paripurna DPRD Kupang Berlangsung Alot dan Panas, Ini Pemicunya
POS-KUPANG.COM/EDI HAYONG
Suasana rapat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kupang, Senin (11/11/2019) 

Pelaksanaan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kupang berlangsung alot dan panas, ini pemicunya

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kupang dengan agenda penetapan tata tertib (tatib) serta pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berlangsung alot dan "panas".

Suhu politik berubah tegang di ruang rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Daniel Taimenas didampingi Wakil Ketua I, Sofia Malelak de Haan dan Wakil Ketua II, Johanis Mase itu, pada saat pembahasan soal penetapan fraksi-fraksi pasca penetapan tatib.

Sering Dihina Pengeroyok Yunerci Talan, Hendrik Nau Minta Pihak Kepolisian Tangkap Pelaku

Disaksikan POS KUPANG.COM, Senin (11/11/2019), pada rapat penetapan Tatib yang dihadiri Bupati Kupang, Korinus Masneno, Sekda, Ir. Obet Laha dan para pimpinan OPD berlangsung alot. Hal ini karena para anggota dewan mengajukan interupsi setelah Johanis Mase membacakan hasil konsultasi rancangan tatib ke Provinsi.

Setelah melalui perdebatan yang memakan waktu sekitar 1 jam, akhirnya paripurna menyetujui tatib resmi disahkan. Usai dari penetapan tatib dilanjutkan dengan agenda pembahasan AKD namun diskors selama 1 jam.

Para Pencari Kerja Mulai Cari Informasi Tes CPNS 2019 di Kantor BKPSDMD Sumba Timur

Usai skors dicabut Ketua Dewan, Daniel Taimenas, rapat dilanjutkan dengan pembahasan mengenai AKD. Saat itu, Ketua DPRD Kabupaten Kupang mempersilahkan pihak  Kesekretariatan membacakan nama fraksi-fraksi. Saat itu dibacakan nama  fraksi murni yakni Fraksi NasDem (5 kursi),  Fraksi PDIP (4), Fraksi Demokrat (4), Fraksi PKB (4), Fraksi PAN (4). Sementara fraksi gabungan yakni dari PBB, PKPI, PSI dan Perindo (8 kursi) dan Fraksi Golkar (11 kursi).

Mendengar disebut Fraksi Golkar saja padahal sebelumnya disepakati nama Fraksi  Golkar Gerakan Hati Nurani Indonesia (gabungan Golkar, Gerindra dan Hanura), sontak saja anggota Dewan dari Gerindra, Yosef Lede angkat bicara.

Dengan nada tinggi, Ketua DPRD  masa bakti 2014-2019, menyatakan kekecewaannya karena hanya disebut Fraksi Golkar dengan dasar pijakan pada Surat Edaran Kemendagri.

"Kami hadir di Dewan bawa nama partai. Jika cuma sebut Fraksi Golkar, ingat baik-bail ada konsekuensinya. Saya tegaskan, pimpinan dewan harus konsekuen jika kami yang masuk bergabung dengan Golkar tanpa ada nama partai di dalamnya," tegas Yosef.

Persoalan inipun membuat Anton Natun dari Partai Hanura juga angkat bicara. Dirinya mempertanyakan soal alasan dibacakan hanya Fraksi Golkar bukan nama fraksi yang merupakan kesepakatan dalam paripurna sebelumnya.

Secara tegas dirinya menyampaikan bahwa mereka dari Hanura bergabung dengan Golkar tapi dibacakan nama fraksinya adalah Fraksi Golkar.

"Kami masuk di dewan bawa nama partai dan ini sangat mengecewakan. Ini ada apa tolong diberikan penjelasan. Jangan karena surat edaran lalu mematahkan hasil keputusan paripurna sebelumnya yang menyebutkan nama Fraksi  Golkar Gerakan Hati Nurani Indonesia," ujar Anton.

Secara beruntun interupsi dilakukan anggota dewan lain seperti Tome da Costa dari Gerindra, Habel Mbate dari Golkar, Bento Humau dari NasDem, Desi Ballo dari PDIP.  Bahkan Waket, Sofia Malelak dan Johanis Mase juga angkat bicara.

Forum kemudian meminta pimpinan dewan agar dibacakan ulang surat edaran kemendagri di hadapan paripurna. Ketua dewan kemudian mempersilahkan Sekwan untuk membacakan surat edaran untuk diketahui.

"Saya tegaskan bahwa apapun keputusan di paripurna jangan dinilai sebagai keputusan ketua dan para wakil ketua tetapi ini keputusan bersama," tegas politisi Golkar ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved