Pembelian Lem Aibon Rp82,8 M Bolpoin Rp 124 M Ahok Buka-bukaan Soal E-Budgeting yang Dikritik Anies

Ahok menuturkan, sistem e-budgeting di Jakarta juga membuat detail perencanaan anggaran dimasukan ejak awal.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," tutur Ahok.

Beda transparansi anggaran Ahok dan Anies

Ahok berujar, saat ia menjabat sebagai gubernur, rancangan anggaran sudah diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id.

Tujuannya agar publik bisa mengoreksi anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Baca: Perjalanan Dinas ASN Kalteng Diperketat, Gubernur Sugianto Minta Pejabat Tidak Bawa Rombongan

Baca: Demi Kebersihan Waduk, PLTA Ir PM Noor Bagikan 90 Bak Sampah ke Desa Tiwingan Lama

Baca: Asap Pekat Masuk ke Ruangan, Para Siswa SMPN 2 Jejangkit Panik dan Berhamburan Keluar Kelas

"(Dokumen anggaran diunggah) dari rancangan seingat aku. (Tujuannya agar) sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," ucap Ahok.

Kebijakan yang diterapkan Ahok dulu berbeda dengan kebijakan Anies saat ini.

Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik.

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi," ujar Anies.

Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.