Anggaran Lem Aibon Miliaran Rupiah, Anies Salahkan e-Budgeting Warisan Ahok BTP, Siapkan Sistem baru

Anggaran Lem Aibon Miliaran Rupiah, Anies Salahkan e-Budgeting Warisan Ahok BTP, Siapkan Sistem Baru

POS-KUPANG.COM - Anggaran Lem Aibon Miliaran Rupiah, Anies Salahkan  e-Budgeting Warisan Ahok BTP

Gubernur DKI Jakarta menyalahkan sistem e-Budgeting warisanPengadaan lem aibon dan ballpoint di Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga miliaran Rupiah sedang menjadi sorotan.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran digital yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak kelemahan.

• Ramalan Zodiak Kesehatan Hari Ini Kamis 31 Oktober 2019 Gemini Batuk Libra Demam Tinggi Zodiak Lain?

Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI Jakarta harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.

"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk mengatasi kinerja sistem yang dianggap kuno, Anies mengaku sedang mengupayakan perbaikan sistem yang lebih canggih.

Ia pun menargetkan, sistem baru ini sudah bisa digunakan tahun depan menggantikan e-Budgeting warisan Ahok.

"Sekarang (sistem e-Budgeting) baru mau diperbaiki, sekarang manual. Mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," kata Anies.

Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI Jakarta saat ini merupakan peninggalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

• Niat Puasa Senin Kamis Beserta Keutamaannya, Lengkap dengan Teks Latin Arab dan Artinya

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.