Anggaran Alat Tulis Kantor DKI Rp 349 Miliar, Melonjak Rp 1,6 Triliun Tahun 2020, WOW, Simak YUK
Hebohnya dana anggaran Disdik DKI seperti pembelian bolpoin dan lem aibon yang capai miliaran rupiah ini rupanya sudah ditanggapi oleh Anies Baswedan
lihat foto
POS KUPANG.COM -- - Hebohnya dana anggaran Disdik DKI seperti pembelian bolpoin dan lem aibon yang capai miliaran rupiah ini rupanya sudah ditanggapi oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.
Anies Baswedan tampak sangat murka begitu melihat daftar anggaran yang harganya dinilai tidak masuk akal.
Anies Baswedan sudah menggelar rapat terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD 2020, pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Sebelum video diunggah, perbincangan soal anggaran Disdik DKI capai miliaran itu pertama kali ramai dihembuskan melalui media sosial.
• Tubuh Ibu Rumah Tangga Ditikam 8 Kali Pria Berjaket Hitam Kenakan Penutup Wajah, Info
Salah satu anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengunggah temuan ganjil tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.
Fraksi PSI DKI Jakarta ini menemukan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pembelian bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
• Resmi, Wolfgang Mundur Jadi Pelatih Persebaya Surabaya Usai Kalah dari PSS Sleman di Kandang,Info
Pemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana. (Akun Instagram @willsarana)
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.
Hal tersebut karena website apbd.jakarta.go.id kini tidak dapat diakses oleh publik untuk mencari anggaran tahun 2020.
Bahkan, William menyinggung agar DPRD ini jangan jadi tukang stempel Gubernur.
“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.
Di lain pihak, ada yang menyebut temuan itu adalah disinformasi belaka.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, bertemu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019). ((KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA))
Hal tersebut karena Anies Baswedan sendiri murka melihat anggaran yang tidak wajar.
