Kabinet Indonesia Maju
Prabowo Bikin Gebrakan Tolak Gaji Menteri,Belum Pakai Mobil Dinas Setelah Jadi Menhan,Apa Alasannya?
Sepekan sudah Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Namun Ketua Gerindra itu menolak gaji dan belum menggunakan mobil dinas
Prabowo Bikin Gebrakan Tolak Gaji Menteri,Belum Pakai Mobil Dinas Setelah Jadi Menhan,Apa Alasannya?
POS-KUPANG.COM- Prabowo Bikin Gebrakan Tolak Gaji Menteri,Belum Pakai Mobil Dinas Setelah Jadi Menhan,Apa Alasannya?
Sepekan sudah Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Tapi mengapa Prabowo belum gunakan mobil dinas dan tolak gaji menteri?
Ketua Umum Gerindra itu dilantik bersama 37 menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019).
Sepekan jadi menteri, Prabowo membuat dua gebrakan.
Pertama, menolak gajinya jadi menteri.
Kedua, belum menggunakan mobil dinas yang diberikan negara.
• Cantiknya Calon Istri Ajudan Prabowo Mirip Mulan Jameela, Dhani: Doakan Kami Sampai Hari H
Tak terima gaji
Prabowo Subianto ramai dibicarakan di media sosial tidak akan mengambil gajinya.
Juru Bicara Prabowo yakni Dahnil Anzar memastikan hal tersebut.
Dia menjawab sejumlah pertanyaan media mengenai informasi tersebut.
"Saya ingin mengkonfirmasikan kpd sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dg informasi yg menyatakan Pak @prabowo
tdk akan mengambil gajinya sbg Menteri di @Kemhan_RI adl BENAR.Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan Negara," tulis Dahnil dalam akun twitter-nya @Dahnilanzar seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (30/10/2019).
• KABAR TERBARU! Santri Viral Prediksi Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Berhenti Mondok dan Ternak Sapi

Dahnil Anzar mengumumkan Menhan Prabowo tidak akan ambil gajinya.
Sebelumnya ramai di media sosial diinformasikan Prabowo juga tidak menggukan fasilitas mobil dinas negara dan tidak menerima gajinya sebagai menteri.
Salah satu akun Twitter @CintaNKRI08 mengunggah sebuah foto mobil Toyota Alphard bewarna putih persis milik Prabowo dengan plat nomor polisi berlogo Kemenhan 1-00.
"Mobil Dinas @Kemhan_RI Bapak @prabowo MashaaAllah Bapak hanya mengambil No Plat Mobil sedang Mobil dinas Negara tidak di pakai, dan Gaji pun Tidak di ambil pula, Berkah Allah untuk mu Bapak, Dan jangan Lupa Lebih sehat Bawa Makanan dan Air Minum dari Rumah #NyaiLovePrabowo," tulis pemilik akun Twitter @CintaNKRI08 seperti dikutip, Rabu (30/10/2019).
• Terkuak Posisi Awal Ditawarkan Jokowi ke Prabowo Sebelum Jadi Menhan,Effendi Gazali:Tapi Dia Gak Mau
Pada Kamis 24 Oktober 2019 lalu, Prabowo masih terlihat menggunakan mobil pribadinya saat mengikuti sidang kabinet paripurna perdana dengan topik Arahan Presiden Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta.
Mobil Alphard berwarna putih dengan nomor polisi B 108 PSD yang kerap dipakai Prabowo itu terlihat parkir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mobil Prabowo
Plat nomor berlogo Kementerian Pertahanan dengan nomor "1-00" tampak melekat di mobil Toyota Alphard berwarna putih milik Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat ia melakukan kunjungan kerja ke Mabes TNI Cilangkap pada Rabu (30/10/2019).
Hal itu diketahui dari satu dari beberapa foto berkepsyen "Kunjungan Kerja ke Mabes TNI" yang diunggahnya lewat akun Twitter @prabowo pada Rabu (30/10/2019) pukul 10.56 WIB.
Dalam foto tersebut terlihat foto Prabowo yang berada di depan mobil tersebut tengah menyalami Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
• Daftar 6 Jenderal TNI Pernah Dilarang Masuk Amerika Serikat, Dari Prabowo Subianto Hingga Wiranto
Diketahui mobil tersebut bukanlah mobil dinas Menteri melainkan mobil pribadi miliknya.
Hingga saat ini, Tribunnews.com masih mencoba menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan RI Brigjen Totok Sugiharto untuk memastikan apakah benar Prabowo memilih menggunakan mobil pribadinya sebagai mobil dinas Menteri Pertahanan RI.
Hingga hari ini Prabowo belum menggunakanmobil dinasmenteri yang disediakan negara.
Mobil dinas menteri
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama membenarkan bahwa Mobil Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid untuk pimpinan MPR, DPR, dan DPD sudah diserahterimakan.
Serah terima mobil itu kepada para pimpinan dewan dilakukan pada Jumat (25/10/2019) pekan lalu.
"Sudah, Jumat sore kemarin," kata Setya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

Mobil dinas baru Toyota Crown Hybird terparkir di halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019). (KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
Selain untuk para pimpinan dewan, mobil jenis sama juga sudah diserahkan kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Namun, untuk para menteri dan pejabat setingkat menteri, serah terima belum dilakukan karena proses administrasinya belum rampung.
Begitu juga mobil untuk pejabat lain, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hingga mantan presiden dan wapres, sampai saat ini masih menunggu proses administrasi selesai.
Ia memperkirakan prosesnya selesai pertengahan November.
"Segera menyusul, nunggu pengecekan unit dan administrasinya. Yang sudah selesai cek dan administrasinya kita serahkan dulu," kata Setya seperti dikutip dari artikel di Kompas.com dengan judul "Pimpinan DPR-MPR Sudah Dapat Mobil Baru, Menteri Masih Tunggu Administrasi".
Total, ada 101 Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid yang diimpor dari Jepang lewat PT Astra International Tbk.
Seratus mobil diserahkan ke para menteri dan pejabat, sedangkan satu mobil dijadikan sebagai cadangan.
Sedan mewah ini menggantikan Crown Royal Saloon yang sudah digunakan para pejabat lebih dari 10 tahun.(*)
Terkuak Posisi Awal Ditawarkan Jokowi ke Prabowo Sebelum Jadi Menhan,Effendi Gazali:Tapi Dia Gak Mau
Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali menyebut Prabowo Subianto pernah ditawarkan untuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Effendi Gazali menyebut Prabowo Subianto menolak tawaran tersebut dengan tujuan tertentu.
Kini, Prabowo Subianto justru menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju.
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Effendi Gazali saat menjadi narasumber dalam acara 'FAKTA' yang diunggah kanal YouTube Talk Show tvOne, Senin (28/10/2019).

Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali dalam acara 'FAKTA' TV One (Tangkapan Layar YouTube Talk Show tvOne)
"Ya, ini penting, saya dengar dia (Prabowo) ditawarkan Menko Polhukam," imbuh Effendi.
Namun, Prabowo disebutnya menolak posisi itu dengan tujuan tertentu.
"Tentu lebih tinggi tapi (Prabowo) enggak mau, tidak teknis, tidak memimpin di lapangan, kalau yang ini (Menhan) jelas, real," ujar Effendi.
Ia kembali menyinggung tentang pertahanan kelautan yang bisa menjadi modal Prabowo menjadi presiden di periode mendatang.
"Kalau bisa buat kapal militer yang masuk ke wilayah Indonesia terbirit-birit, sudah jaminan bayang-bayang untuk menjadi presiden itu (Prabowo)," ujarnya.
Effendi lantas menyinggung tentang pertemuan PKS dan NasDem.
"Atau kemudian perlu lah NasDem bertemu PKS untuk melirik-lirik pertemuan nasi uduk di Gondangdia," ungkapnya.
"Menggabung nasi uduk untuk kesuksesan antara kelautan dan keamanan."
Lebih lanjut Effendi juga menyinggung tentang menteri periode 2014-2019 yang kini tak lagi menjabat.
"Ya buat saya adalah mereka (mantan menteri) pasti menunggu telepon sampai larut malam, sampai dini hari dan lain-lain, karena kan di hari kedua banyak yang (menteri) lama yang dipanggil," ujarnya.
"Jadi mereka berhak dong untuk nunggu telepon sampai pagi hari."
Menurutnya, terkait susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Dari yang lama ini, tentunya mereka kalau prestasinya baik berharap bisa dilanjutkan, tapi kembali hak prerogatif presiden, kan lihat-lihat juga penggantinya," kata dia.
Effendi lantas menyinggung nama mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan yang digantikan oleh Arifin Tasrif.
"Misalnya Jonan penggantinya siapa, profesional kan, Arifin Tasrif yang dulu pernah dipupuk petrokimia, duta besar Indonesia di Jepang, ini sebetulnya perpanjangan tangan siapa sih?," ucap Effendi.
"Maksud saya, ini Jonan dibdingkan dengan penggantinya ini, ini perpanjangan tangan siapa sih?," imbuhnya.
Effendi melanjutkan penjelasannya, beberapa menteri baru yang kini duduk di kabinet memiliki sejarah kedekatan dengan presiden.
"Jadi gini kalau kabinet sudah terbentuk, suka-suka beberapa partai merasa dirinya 'Wah tapi kan tidak dapat sesuai yang diinginkan', padahal nanti kalau Anda telurusi ini dekatnya dengan siapa, lebih dari yang diinginkan," ujarnya.
"Ada juga beberapa 'Kami itu dapatnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan', tapi kemudian setelah ditelusuri 'Oh ternyata ini adiknya si ini, oh ini ternyata orang dekatnya ini', tidak masuk posnya gitu, tapi setelah digabung jumlahnya banyak."
Ia lantas menyoroti tentang pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju.
Kala itu, Jokowi mengimbau para menteri untuk menjunjung tinggi visi misi presiden dan wakil presiden.
Terkait pernyataan itu, Effendi menyinggung keberadaan Prabowo dalam kabinet.
Diketahui, Prabowo merupakan rival Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu.
"Bisa juga karena ini betul-betul berwarna, dan jangan lupa ada juga dulu berkompetisi masuk ke dalam," kata Effendi.
"Tapi kan Pak Presiden kan sebetulnya sudah antisipasi dengan mengatakan 'Kalau soal pertahanan Pak Prabowo lebih tahu dari saya'."
Lebih lanjut, Effendi menyebut para menteri di kabinet baru tak selayknya memanfaatkan posisi tersebut untuk maju di Pilpres 2024.
"Tapi di sisi lain juga harus sadar bahwa kalau mengatakan bahwa ini jangan seakan-akan menjadi tempat untuk menjadi presiden 2024, itu keliru," kata Effendi.
Effendi lantas meyinggung tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak dapat kembali maju di Pilpres 2024.
"Tapi misalnya ada orang-orang (menteri) yang sudah bekerja 3 tahun, mulai dari sekarang yang penting bekerja dengan baik," kata dia.
"Kan tidak bisa lagi kan Pak Jokowi periode ketiga, maka setelah tiga tahun orang-orang ini boleh dong."
Terkait pesan Jokowi kepada para menteri, Effendi lantas menyebut kemungkinan adanya reshuffle pada menteri.
"Karena itu digaris bawahi, 'Realistisnya 3,5 tahun ke atas kelihatan Anda (menteri) terlalu mengarah ke calon presiden 2024, ya saya (Jokowi) reshuffle'," ucapnya.(*)