Pilkada 2020, Bawaslu NTT Tidak Ingin Pilkada di Manggarai dan Malaka Gagal

Malaka belum menandatangani NPHD. Artinya, dua daerah ini belum menetapkan anggaran untuk kepentingan pengawasan Pilkada 2020.

Pilkada 2020, Bawaslu NTT Tidak Ingin Pilkada di Manggarai dan Malaka Gagal
Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa,S.H didampingi Divisi Hukum Bawaslu RI
Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa,S.H didampingi Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar,S.H, LL,M, Ph. D dan Dr.Rudy Rohi pada acara Workshop Eksaminasi UU Pemilu di Swiss Belinn Kristal Hotel, Selasa (22/10/2019). 

Pilkada 2020 - Bawaslu NTT Tidak Ingin Pilkada di Manggarai dan Malaka Gagal

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Bawaslu NTT tidak menginginkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Malaka tahun 2020 gagal. Pasalnya, hingga saat ini, dua daerah ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa,S.H pada acara Workshop Eksaminasi UU Pemilu dan Pilkada yang berlangsung di Swiss Belinn Kristal Hotel, Selasa (22/10/2019).

Pada tahun 2020 di NTT ada sembilan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak, yakni Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai ,Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur dan Sumba Barat.

"Untuk sembilan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2020, di NTT masih ada dua kabupaten yang belum tanda tangan NPHD, yakni Kabupaten Manggarai dan Malaka," kata Thomas.

Dia mengatakan, Bawaslu tidak ingin agar pelaksanaan pilkada di dua kabupaten ini gagal.

"Kita tidak ingin pilkada di dua daerah ini ditunda,tapi kita harapkan pilkada di sembilan kabupaten ini bisa berjalan lancar.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengatakan, Bawaslu NTT akhirnya melayangkan surat ke Bawaslu RI untuk melaporkan kondisi dua kabupaten di NTT yang sampai saat ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dua kabupaten itu adalah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Malaka.

Malaka belum menandatangani NPHD. Artinya, dua daerah ini belum menetapkan anggaran untuk kepentingan pengawasan Pilkada 2020.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna
yang dikonfirmasi mengatakan, karena dua kabupaten yang belum menetapkan anggaran untuk pengawasan, maka Bawaslu NTT menyurati Bawaslu RI untuk menyampaikan kondisi tersebut.

"Kami bersurat ke Bawaslu RI untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai. Dua daerah ini belum tanda tangan NPHD," kata Jemris.

Dikatakan, tujuh kabupaten yang telah menandatangani NPHD itu, adalah Kabupaten Sabu Raijua, TTU, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Manggarai Barat dan Kabupaten Belu.

Raffi Ahmad Ungkap Hutang Seusai Pamit dari Dunia Artis dan Hiburan, Nasib Nagita Slavina & Rafathar

Inilah 5 Artis Kaya dari Lahir, Nikita Mirzani Hingga Aurel Hermansyah, Terungkap Mesin Uangnya

Dinas Perindag NTT Sosialisasi Pergub Tentang Minuman Beralkohol Khas NTT

"Jadi sampai sekarang masih ada dua kabupaten yang belum tanda tangan NPHD. Kita berharap pemerintah di dua kabupaten ini segera menetapkan anggaran untuk kepentingan pengawasan pilkada," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved