Hidayat Nur Wahid Kritik Prabowo yang Terima Masuk Kabinet Jokowi: PKS Tetap Jadi Oposisi

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid Kritik Prabowo Subianto yang Terima Masuk Kabinet Jokowi, PKS Tetap Oposisi

POS-KUPANG.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Hidayat Nur Wahid menyebut partainya akan tetap menjadi oposisi Pemerintah selama lima tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, dalam Pilpres 2019 PKS merupakan salah satu partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Keputusan ini, kata Hidayat Nur Wahid, karena PKS ingin menyelamatkan kehidupan berdemokrasi.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke Kabinet Kerja Jilid II  Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Prabowo Subianto turut hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2019). Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang.

 "Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga (hanya koalisi, tak ada oposisi). Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya, jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Hidayat mengatakan, ada tiga hal besar yang membuat PKS tak ingin bergabung ke pemerintah.

Pertama, PKS ingin konsisten dengan sikapnya selama ini. Hal ini disebut Hidayat sebagai rasionalitas berpolitik.

"Rasional dalam berpolitik adalah ada kompetisi, yang menang silahkan memimpin, yang kalah ya di luar," ujarnya.

Kedua, PKS ingin konsisten atas sikap politiknya. PKS melalui Majelis Syuro sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan.

Alasan ketiga, PKS juga mempertimbangkan suara konstituen. Mayoritas pendukung PKS, kata Hidayat, ingin partai pimpinan Sohibul Iman itu tetap menjadi oposisi.

Sebagai partai oposisi, PKS berkomitmen untuk menjadi alat kontrol pemerintah. Apalagi, berdasar survei, tidak kurang dari 60 persen rakyat masih ingin adanya check and balance pemerintah oleh DPR.

Hidayat yakin, meski Gerindra bakal bergabung ke pemerintah, partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi. "Enggak, enggak akan sendirian (jadi oposisi). Lihat aja, enggak akan sendirian," katanya.

Menteri untuk Gerindra

Prabowo Subianto mengaku telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi menteri. 

Prabowo juga memastikan Gerindra mendapat jatah dua kursi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.

Selain Prabowo Subianto, sosok yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan, partainya dapat dua jatah menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah ia bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

"Yang dipanggil dua, jadi berapa? Yang dipanggil dong (yang jadi menteri)," kata Prabowo.

Prabowo menyebut, ia diminta Jokowi untuk membantu pemerintah di bidang pertahanan.

Meski demikian, mantan Danjen Kopassus ini tak menyebutkan secara spesifik apakah yang dimaksud adalah menteri pertahanan atau menteri lain.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan, beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," kata Prabowo.

Sementara itu, Prabowo juga menyebut Edhy Prabowo telah diminta Jokowi menjadi menteri.

Namun, baik Prabowo dan Edhy tak menyebut apa pos menteri yang ditawari Jokowi untuk mantan Ketua Komisi IV DPR itu.

"Nanti pak presiden yang akan menyampaikan," kata Edhy.

Prabowo pun memastikan ia dan Edhy siap membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Meski pada pilpres 2014 dan 2019 lalu ia dan Jokowi adalah rival, tetapi menurut dia hal itu tak menjadi penghalang untuk bekerja sama.

"Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, hari ini siap diminta dan kami siap membantu," ujar Prabowo.

Kritik Mahasiswa

Mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menganggap Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah melakukan bagi-bagi kekuasaan di awal pemerintahan periode kedua ini. 

Hal itu dimungkinkan membuat mereka khawatir pada lima tahun ke depan tidak akan ada kritik dari oposisi terhadap pemerintah. 

Selain itu, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) juga menyampaikan rapor merah Jokowi di periode pertama.

Para mahasiswa itu menggelar unjuk rasa pada hari pertama pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Senin (21/10/2019).

Dalam aksi tersebut, mereka mengkritik bagi-bagi kekuasaan yang tengah dilakukan Presiden Jokowi dalam periode kedua pemerintahannya.

Mereka khawatir tidak ada lagi kekuatan oposisi untuk mengkritisi pemerintahan lima tahun kedepan.

"Ingat, lima tahun ke depan mungkin tidak ada partai politik yang oposisi, tidak ada parpol yang mengkritisi," kata Ketua Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Sultan Rifandi saat berorasi di kawasan Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin.

"Tapi mahasiswa akan menjadi partai non struktural dan menjadi partai tanpa kepentingan, tanpa jabatan. Mahasiswa akan setia pada kepentingan rakyat,” tambah dia.

Dalam orasinya, para mahasiswa mengkritik hasil kerja pemerintahan Jokowi pada periode pertama.

Bagi mereka, kinerja Jokowi mendapat rapor merah.

“Kami datang membawa satu nilai yang pada periode lalu pak Jokowi gagal mengurusinya. Secara politik Pak Jokowi memang lulus, tapi di mata rakyat harus ada yang dikoreksi. Itu mengapa kemudian saat hari pertama Pak Jokowi bekerja mahasiswa sudah kembali turun ke jalan untuk mengkritiknya,” ucap Sultan.

“Inilah mengapa saat hari pertama pak presiden bekerja, kami sudah memberikan catatan bahwa pada periode lalu ada yang belum selesai, bahkan sampai detik ini, ketika roti dibagikan tapi solusi diabaikan,” tambah dia.

Para mahasiswa juga mengkritik Jokowi yang tidak mau menemui mereka.

"Ini menandakan bahwa keberpihakan pak Jokowi jauh dari rakyat Indonesia, hidup mahasiswa,” ucap Sultan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Kritik Pedas Hidayat Nur Wahid PKS ke Prabowo yang Terima Masuk Kabinet Jokowi : Ngapain 2 Capres, https://jateng.tribunnews.com/2019/10/21/kritik-pedas-hidayat-nur-wahid-pks-ke-prabowo-yang-terima-masuk-kabinet-jokowi-ngapain-2-capres?page=all.