Pilkada 2020 - Dua Kabupaten Belum Tanda Tangan NPHD, Bawaslu NTT Surati Bawaslu RI

Jelang Pilkada 2020 - dua kabupaten belum Tanda Tangan NPHD, Bawaslu NTT surati Bawaslu RI

Pilkada 2020 - Dua Kabupaten Belum Tanda Tangan NPHD, Bawaslu NTT Surati Bawaslu RI
Pos Kupang/Oby Lewanmeru
Jemris Fointuna 

Jelang Pilkada 2020 - dua kabupaten belum Tanda Tangan NPHD, Bawaslu NTT surati Bawaslu RI

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bawaslu NTT akhirnya melayangkan surat ke Bawaslu RI untuk melaporkan kondisi dua kabupaten di NTT yang sampai saat ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dua kabupaten itu adalah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Malaka.

Informasi yang diperoleh POS-KUPANG.COM, Minggu (20/10/2019), sampai saat ini dua daerah di NTT, yakni Kabupaten Manggarai dan Malaka belum menandatangani NPHD.

BREAKING NEWS: Perkelahian di Perbatasan Manggarai Timur-Ngada, Satu Tewas, 3 Warga Tertembak

Artinya, dua daerah ini belum menetapkan anggaran untuk kepentingan pengawasan Pilkada 2020.

Pada tahun 2020 di NTT ada sembilan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak, yakni Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur dan Sumba Barat.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna yang dikonfirmasi mengatakan, karena dua kabupaten yang belum menetapkan anggaran untuk pengawasan, maka Bawaslu NTT menyurati Bawaslu RI untuk menyampaikan kondisi tersebut.

Bupati Lembata Dukung Gubernur Viktor Laiskodat Jadi Menteri

"Kami bersurat ke Bawaslu RI untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai. Dua daerah ini belum tanda tangan NPHD," kata Jemris.

Dikatakan, tujuh kabupaten yang telah menandatangani NPHD itu, adalah Kabupaten Sabu Raijua, TTU, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Manggarai Barat dan Kabupaten Belu.

"Jadi sampai sekarang masih ada dua kabupaten yang belum tanda tangan NPHD. Kita berharap pemerintah di dua kabupaten ini segera menetapkan anggaran untuk kepentingan pengawasan pilkada," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved