Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Polres dan Kodim Manggarai Apel Bersama

momen pelantikan presiden dan wakil presiden serta potensi adanya sejumlah pejabat yang dijadikan target oleh pelaku.

Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Polres dan Kodim Manggarai Apel Bersama
POS KUPANG/ARIS NINU
Apel bersama Polres dan Kodim Manggarai jelang pelantikan Presiden dan Wapres RI di Polres Manggarai. 

Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Polres dan Kodim Manggarai Apel Bersama

POS-KUPANG.COM |RUTENG--Polres dan Kodim 1612 Manggarai menggelar apel bersama menjelang pelantikan Presiden dan Wapres RI, Minggu (20/10/2019).

Apel bersama di Lapangan Polres Manggarai, Jumat (18/10/2019) pagi dengan inspektur upacara (Irup) Wakapolres Manggarai,Kompol Thobias Tamonop.

Upacara ini dihadiri Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H, Dandim 1612 Manggarai, Letkol Inf. Rudi Markiano Simangunsong, S.Sos, Ketua DPRD Manggarai, Matias Masir dan pimpinan OPD Manggarai.

Pasukan yang terlibat dalam apel kesiapsiagaan yakni pleton anggota Kodim 1612 Manggarai, anggota Polres Manggarai, anggota Satpol PP Kabupaten Manggarai dan anggota dishub Kabupaten Manggarai.

Dalam apel ini, Wakapolres Manggarai, Kompol Thobias Tamonob membacakan sambutan Kapolda NTT, Irjen Pol.Drs.H. Hamidin mengatakan, kehidupan demokrasi di Indonesia telah memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi serta diberikan hak politik yang luas untuk terlibat dalam roda pemerintahan.

"Sebagai sebuah pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2019 adalah bagian dari kemerdekaan rakyat untuk memilih Kepala negara atau kepala pemerintahan.
Pada tanggal 17 April 2019 rakyat Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak,pesta demokrasi menjadi tonggak sejarah Indonesia sebagai pemilu terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika serikat, pemilu di Indonesia pada tahun 2019 dilaksanakan secara serentak," ujar Kapolda Hamidin.

Ia menjelaskan, peningkatan kerawanan Kamtibmas ditandai dengan terjadinya pergerakan aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa di sejumlah daerah termasuk di wilayah NTT untuk menolak sejumlah rancangan undang-undang.

Ia mengungkapkan, berbagai potensi kerawanan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih harus dapat dikelola dan di tangani secara profesional dan akuntabel.

"Tentu upaya ini tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak terkait khususnya peran TNI yang ditempatkan sebagai leading sektor pengamanan pada tingkat pusat," kata Kapolda Hamidin.

Halaman
12
Penulis: Aris Ninu
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved