Hasil Survey Periode Pertama Jokowi: Nilai C Untuk Ekonomi, Suram dalam Hukum dan HAM

Di bidang politik, pemerintah disebutkan telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 disebut sebagai capaian dalam politik luar negeri.

Di bidang ekonomi, disebutkan soal naiknya skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Selain itu, rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang ditargetkan pemerintah juga disebut sebagai sebuah keberhasilan.

• Ahok Dikabarkan Masuk Bursa Kabinet Jokowi, Ini Daftar Tokoh Muda Dan Senior Calon Menteri

Sementara di bidang sosial, pemerintah disebutkan telah memastikan hak rakyat atas tanah melalui program redistribusi dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Sementara yang paling popular, pemerintah sukses membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 18,9 juta siswa, Program Keluarga harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,7 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.

 Predikat C untuk Ekonomi
Di balik sejumlah pencapaian di periode pertama khususnya pembangunan infrastruktur yang patut diacungi jempol, kerja Jokowi – JK selama 5 tahun terakhir dinilai masih banyak meninggalkan catatan kegagalan.

Ada empat target ekonomi makro menurut RPJMN 2015-2019 yang gagal dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi – JK.

Pertama, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di angka 5% padahal target pertumbuhan ekonomi diharapkan berada pada angka 7-8%.

Kedua, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun ke angka 7-8 % pada akhir 2019. Nyatanya, per Maret 2019, tingkat kemisikinan masih berada di angka 9,4%.

Ketiga, tingkat ketimpangan atau gini ratio. Pemerintah awalnya memperkirakan gini ratio mampu mencapai angka 0,36 pada akhir tahun 2019. Namun, per Maret 2019 baru mencapai 0,382.

Dan keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah awalnya menargetkan IPM bisa mencapai 76,3 poin pada 2019 namun baru mencapai angka 71,3 pada akhir 2018.

Meskipun sejumlah indikator ini meleset dari target, pemerintah mampu memenuhi target inflasi yang sampai pada September 2019 berada di kisaran 3,39%. Angka ini sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 yaitu 3,5 – 5%.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan dampak perang dagang tidak dapat sepenuhnya dijadikan alasan mengapa target ekonomi makro diatas tidak tercapai.

Menurutnya, 80% struktur ekonomi Indonesia ditentukan oleh perekonomian domestik, dan selama pemerintahan Jokowi – JK hal itu dinilai belum optimal.
Enny menilai lemahnya koordinasi antar kementerian menjadi salah satu faktor mengapa perekonomian dalam negeri belum maksimal. “kita tahu berbagai macam kebijakan antar sektor sering tumpang tindih, sehingga sering di hadapan publik kebijakan satu kementerian dianulir oleh kebijakan atau dikomplain oleh kementerian lain, tidak pernah sejalan, “ ujarnya saat dihubungi DW.

Selain itu, program Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggir yang disebutkan dalam Nawacita juga menurutnya belum terlaksana secara maksimal. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di Papua, Sumatera dan Kalimantan belum menunjukkan adanya peningkatan kegiatan untuk mendongkrak perekonomian nasional. “Tidak ada akselerasi kapasitas ekonomi disana dan ternyata dominasi kegiatan ekonomi masih di Jawa,” ujar Enny.

Selain itu, program Dana Desa dengan anggaran fantastis juga ia nilai belum mampu mendongkrak perekonomian pedesaan. Enny menyebutkan perlu ada revitalisasi agar alokasi dana desa itu benar-benar memiliki dampak peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi di desa.

“Sebenarnya kalo sampai 70-an triliun (dana desa) itu sebenarnya jumlahnya cukup besar tapi konsitusi perekonomian desa sampai hari ini masih sangat terbatas dengan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang terjadi malah lebih lambat daripada pertumbuhan inflasi pedesaan,” ujarnya.