Ini 6 Menteri yang Pantas Didepak dari Kabinet Jokowi 2, Faisal Basri Sebut Rini Ngaco Terus

Tayang: Kamis, 17 Oktober 2019 00:40 WITA

Editor: Alfred Dama

Ini 6 Menteri yang Pantas Didepak dari Kabinet Jokowi 2, Faisal Basri Sebut Rini Ngaco Terus

AP IMAGES / DITA ALANGKARA

Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014.

2. Rini Soemarno

Menteri BUMN, Rini Soemarno saat berkunjung ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Minggu (6/10/2019). (POS-KUPANG.COM/SERVAN MAMMILIANUS)

Faisal Basri menyebut, Rini Soemarno wajib diganti karena kerap 'ngaco.'

Menurut Faisal Basri, Menteri BUMN itu menerapkan konsep holding tunggal yang tidak jelas.

"Semuanya di-holdingkan sama dia dan kriteria holding-nya tidak jelas. Induk holding-nya, nggak jelas juga," kata Faisal.

Faisal juga mengungkapkan 'dosa' Rini Soemarno lainnya yaitu memanfaatkan BUMN untuk tujuan tidak produktif.

Proses pergantian yang begitu cepat di direksi BUMN oleh Rini Soemarno juga disinggung Faisal Basri.

"Ya walaupun bukan salah sepenuhnya dia, tapi dalam proses rekrutmen, kan itu sering sekali pergantian."

"Dan terbukti yang dia gantikan adalah sebagian masuk penjara. Terlalu cepat, tidak loyal."

"Misalnya Dwi Soetjipto, sudah bagus menangani Pertamina, diganti oleh Nicke (Widyawati, red) yang ada sangkut pautnya dengan kasus di PLN waktu dia di PLN," kata dia.

3. Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar

Ignasius Jonan, Menteri ESDM RI yang juga alumni UNAIR saat memberikan orasi di Seminar Nasinal Kampus dan Revolusi Industri 4.0. (KOMPAS.com/Dok. Unair)

Dia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyampaikan sambutan dalam acara peresmian Gereja Santa Clara, Bekasi Utara, Minggu (11/8/2019). (Sie Komsos Santa Clara)

Faisal Basri juga menyebut, nama Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM wajib diganti karena dinilai arogan.

"Arogan, tidak mau mendengar dari stakeholders, kemudian tiba-tiba mengganti aturan dari cost recovery menjadi gross split di sektor migas tanpa kajian," kata Faisal.

Masih menurut Faisal, ada kesalahan di antara kedua sosok yang membuat negara dirugikan dengan perubahan Blok Masela dari offshore ke onshore.

"Itu tambahan investasinya billion US Dolar, yang akhirnya negara harus menanggung karena cost recovery. Seluruh tambahan ongkosnya, negara yang bayar," ujar Faisal.