Demi HAM, Sidang Korupsi NTT Fair Dihentikan Majelis Hakim

Demi menghormati Hak Asasi Manusia ( HAM), sidang lanjutan perkara Korupsi NTT Fair dengan terdakwa Hadmen Puri dihentikan majelis hakim.

Demi HAM, Sidang Korupsi NTT Fair Dihentikan Majelis Hakim
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Terdakwa Hadmen Puri saat mengikuti lanjutan perkara korupsi NTT Fair di Pengadilan Tipikor pada Senin (14/10/2019). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Demi menghormati Hak Asasi Manusia ( HAM), sidang lanjutan perkara Korupsi NTT Fair dengan terdakwa Hadmen Puri dihentikan majelis hakim.

Sidang lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi yang dihadirkan penuntut umum itu dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Kupang pada Senin (14/10/2019) siang. 

Sidang dihentikan oleh ketua majelis hakim Dju Johnson Mira Mangngi sekira pukul 15.18 Wita setelah berdiskusi dengan hakim anggota Ari Prabowo SH dan Alli Muhtarom SH.

Bikin Merinding, Simak Isi Surat Wasiat Siswa SMP di Kupang yang Tewas Gantung Diri

"Demi menghormati HAM maka sidang dihentikan dan ditutup. Persidangan menetapkan dan memerintahkan jaksa untuk mengurus dan memeriksakan terdakwa ke Rumah Sakit," kata Dju Johnson. 

Penghentian sidang dilakukan setelah pada saat skors, kuasa hukum terdakwa Hadmen Puri, yakni Samuel Haning SH dan Marthen Dillak SH menunjukkan surat keterangan sakit dari pihak Rutan Kelas I Kupang. Dalam surat keterangan, disebutkan bahwa Hadmen Puri mengalami sakit peradangan gusi akibat gigi yang dicabut. 

Desa Siru di Manggarai Barat Terus Mendorong Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama

Hakim saat itu langsung memanggil kembali terdakwa dan penuntut umum yang sudah berada di luar ruang sidang dan kemudian mencabut skors. Hakim kemudian menetapkan sidang dihentikan dan akan dilanjutkan pada Senin (21/1/2019) untuk mendengar keterangan dari empat saksi yang belum memberi keterangan siang itu. 

Sebelumnya, terdakwa ngotot untuk tetap mengikuti sidang meskipun kuasa hukum menyarankan ia untuk istirahat. Pada awal sidang terdakwa bahkan memberi keterangan kepada hakim bahwa ia sehat saat ditanyakan majelis hakim. 

Ketua majelis hakim Dju Johnson Mira Mangngi ketika diwawancara POS-KUPANG.COM usai sidang menjelaskan, seandainya kondisi sakit terdakwa diketahui sejak awal maka sidang tidak digelar. 

"Tidak boleh melanggar HAM, jadi kita hentikan sidang karena terdakwa sedang sakit. Tadi saat ditanyakan di awal persidangan, terdakwa mengaku sehat," ujar hakim yang merupakan Ketua PN Kelas IA Kupang ini. 

Ia mengatakan, sidang telah memerintahkan kepada penuntut untuk melaksanakan permintaan Rutan untuk membawa terdakwa ke rumah sakit di luar Rutan untuk pengobatan dan perawatan. 

Kuasa hukum terdakwa, Samuel Haning SH mengatakan kliennya sudah diingatkan oleh tim, tetapi tetap bersikeras untuk mengikuti sidang. Samuel mengatakan, kliennya memaksakan diri untuk mengikuti sidang karena ingin persidangan berlangsung dan pembuktian segera dilaksanakan. 

Dalam sidang ini, penuntut umum menghadirkan tujuh saksi yang terdiri dari Pokja dan pihak "kaki tangan" dari terdakwa Hadmen Puri. Saksi dari Pokja terdiri dari ketua Pokja Jans E. Zibu bersama sekretaris Pokja Maria G. Lodo, serta anggota Pokja Florida Langgoday dan Adelino Da Cruz. Penuntut juga menghadirkan Muhammad Rizal yang diketahui merupakan kaki tangan Hadmen Puri di Bandung, Ir Bayu Muhammad Yunus serta Ade Iskandar.

Namun, dari tujuh saksi yang diagendakan memberi keterangan, baru tiga saksi yang memberi keterangan dalam persidangan. Mereka adalah Ir Bayu Muhammad Yunus, Muhammad Rizal serta Ade Iskandar.

Hadir penuntut umum Hendrik Tip SH., Hery J Franklin SH., dan Emerensiana Djemahat SH. Sidang diagendakan akan dilanjutkan pada Senin (21/10/2019) dengan agenda mendengar keterangan saksi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved