Pilkada 2020, Kabupaten yang Belum Tanda Tangan NPHD Akan Dipanggil Kemendagri
di NTT ada sembilan kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Pilkada 2020 - Kabupaten yang Belum Tanda Tangan NPHD Akan Dipanggil Kemendagri
POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Kementerian Dalam Negeri (Kendagri) akan memanggil atau mengundang pemerintah dari kabuoaten yang belum selesai membahas anggaran Pilkada 2020 dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Hal ini disampaikan Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, Senin (7/10/2019).
Menurut Thomas, jika sampai hari ini ,masih ada kabupaten yang belum menetapkan anggaran untuk pilkada, maka akam diundang Kemendagri agar menyampaikan permasalah yang dihadapi.
"Jadi apabila sampai tanggal 7 Oktober 2019 ini ,.asoh ada kabupateb yang elum juga selesai bahas anggaran pilkada, maka akan diundang ke Kemendagri untuk bahas," kata Thomas.
Dia menjeaskan, di NTT ada sembilan kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang.
Sembilan kabupaten itu, yakni Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur dan Sumba Barat.
Lebih lanjut, dikatakan, dari sembilan kabupaten itu, baru ada enam kabupaten yang telah melakukan penandatanganan NPHD, yakni Sabu Raijua, TTU, Malaka, Sumba Timur, Belu dan Kabupaten Ngada.
"Sedangkan, ada dua kabupaten yang belum selesai bahas anggaran , yakni Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat," katanya.
Tentang tujuan diundang ke Kemendagri, Thomas mengatakan, tujuan Kemendagri mengundang pemerintah yang belum menuntaskan penetapan anggaran, untuk menyampaikan permasalahan sehingga belum tuntasnya pembahasan anggaran dan penandatanganan NPHD.
"Jika sampai hari ini dua kabupaten ini belum tanda tangan NPHD, maka akan diundang Kemendagri untuk menyampaikan masalah yang dihadapi," katanya.
Sedangkan untuk Kabupaten Sumba Barat , saat ini telah membahas Rancangan Kegiatan Belanja dan menunggu penandatanganan NPHD dengan pemda.
Dikatakan, KPU Provinsi NTT sebenarnya sangat berharap agar semua pembahasan dan penandatanganan sesuai jadwal dan komitmen yang dibangun bersama pemda Provinsi NTT 27 September 2019.
"Dan jika belum juga tuntas apalagi harus difasilitasi kemendagri tentunya tidak kita harapkan. Karena bagaimanapun pilkada merupakan kegiatan prioritas pemerintah yang wajib dilaksanakan tahun 2020," ujarnya.
Dikatakan, penanggungjawab pilkada termasuk biaya adalah Pemda kabupaten.
• Kapten Supardi Nasir Ngaku Lucu Persib Bandung Selalu Kena Penalti Saat Lawan Madura United
• Rahasia dan Khasiat Cincin Batu Akik Kecubung, Ustadz Abdul Somad Tunjukkan Ini
"KPU akan siap melaksanakan tahapan jika didukung dengan dana yang memadai, dicairkan tepat waktu sehingga suksesi kepemimpinan kabupaten berjalan dengan pasti sesuai jadwal," ujar Thomas.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
