Pemasangan Wifi di Kota Kupang Bisa Picu Kekerasan Terhadap Anak

Pemasangan wifi di sejumlah titik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bisa memicu adanya kekerasan terhadap anak. Apalagi, penempatan hot s

Pemasangan Wifi di Kota Kupang Bisa Picu Kekerasan Terhadap Anak
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Elin yang bertindak sebagai Gubernur NTT saat rapat beraama Wagub NTT, Josef Nae Soi dan Kadis P3A NTT, Sylvi Peku Djawang dan Karo Humas dan Protokol, Marius Jelamu di ruang kerja gubernur NTT, Jumat (4/10/2019)   Elin yang bertindak sebagai Gubernur NTT saat rapat beraama Wagub NTT, Josef Nae Soi dan Kadis P3A NTT, Sylvi Peku Djawang dan Karo Humas dan Protokol, Marius Jelamu di ruang kerja gubernur NTT, Jumat (4/10/2019)   

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Pemasangan wifi di sejumlah titik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bisa memicu adanya kekerasan terhadap anak. Apalagi, penempatan hot spot itu tidak mempertimbangkan situasi setempat.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT , Sylvi Peku Djawang, saat ditemui di Kantor Gubernur NTT, Jumat (4/10/2019).

Menurut Sylvi, kekerasan terhadap anak di Kota Kupang sudah sangat meresahkan, apalagi kedepan Kota Kupang menjadi kota Smart City.

"Saat ini dengan adanya pemasangan wifi di sejumlah titik diduga bisa memicu kekerasan terhadap anak. Jadi adanya smart city ini bisa picu persoalan baru," kata Sylvi.

Dia menjelaskan, ada beberapa lokasi atau titik pemasangan wifi itu tidak melihat kondisi lokasi, yakni gelap.
"Saya katakan, apakah kita siap dengan pemasangan internet gratis ini. Apakah titik hot spot ini nanti digunakan untuk hal-hal positif, pendidikan ,memperkaya diri atau untuk hal lain," katanya.

Dikatakan, ada beberapa titik hot spot itu tidak didukung oleh infrastruktur seperti penerangan atau lampu listrik.

Bahkan, lanjutnya,saat ini yang paling diantisipasi adalah kekerasan psikis anak.
"Saya sudah bicara dengan Kepala Dinas PPPA Kota Kupang bahwa kita perlu kembangkan progam untuk mengantisipasi masalah ini," katanya.

Sylvia mengatakan, ada metode yang bisa dikembangkan, yakni Perlindungan Anak Terpasu Berbasis Masyarakat (PATBM) .

"Jadi ini metoda untuk bisa mendorong masyarakat agar melihat anak itu adalah anaknya sendiri. Tidak melihat itu siapa punya anak, apakah kakak atau adik, tetapi itu anak kami semua, dengan begitu kekerasan terhadap anak bisa dihindari," ujarnya.

Dia mengakui, dengan melihat semua anak adalah anak sendiri, maka kekerasan terjadap anak bisa dihindari. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved