Mahasiswa Adonara Desak Kejati NTT Periksa Sekda dan Kadis Pertanian Flores Timur

Para Mahasiswa Adonara Tengah Kupang Desak Kejati NTT Periksa Sekda dan Kadis Pertanian Flores Timur

Mahasiswa Adonara Desak Kejati NTT Periksa Sekda dan Kadis Pertanian Flores Timur
ISTIMEWA
Ketua Hipanara, FX Wulan Tukan 

Para Mahasiswa Adonara Tengah Kupang Desak Kejati NTT Periksa Sekda dan Kadis Pertanian Flores Timur

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Himpunan Mahasiswa Adonara Tengah ( Hipanara) Kupang mendesak Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT untuk segera memeriksa Sekda dan Kadis Pertanian Kabupaten Flores Timur.

Desakan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penjarangan jambu mete pada tahun anggaran 2018 senilai Rp. 5,5 milyar dan tahun anggaran 2019 senilai Rp. 2,8 miliar di Kabupaten Flores Timur. 

Ribuan Orang Hadiri Rapat Akbar Forum Masyarakat NTT Penjaga Pancasila

Demikian disampaikan Ketua Hipanara, FX Wulan Tukan kepada POS-KUPANG.COM pada Rabu (2/10/2019).

"Kami mengapresiasi keseriusan Kejati NTT yang telah menindaklanjuti laporan AMPERA terkait dugaan korupsi penjarangan jambu mete di Kabupaten Flores Timur pada Tim Penyidik Tipidsus Kejati NTT," ujar Wulan Tukan. 

Herman Herry Beri Mobil Ambulance Buat Klinik Antonius Betun

Terkait dugaan korupsi pada kegiatan penjarangan jambu mete di Kabupaten Flores Timur, Sekda Flotim sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus dimintai keterangan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses penganggaran  kegiatan penjarangan jambu mete yang telah dilaksanakan mulai APBD Perubahan 2017, APBD 2018 dan 2019. 

"Hal ini terjadi karena penganggaran pada tahun 2018 jelas bertentangan dengan hasil evaluasi Gubernur NTT yang mengarahkan peningkatan belanja modal, namun anggaran bergerak naik dari Rp. 972 juta menjadi Rp. 5,5 miliar dan tercatat sebagai belanja barang dan jasa, d" beber Wulan Tukan.

Pada tahap pembahasan anggaran Dinas Pertanian, anggaran untuk kegiatan penjarangan mete senilai Rp. 972 juta didrop  karena kesalahan perencanaan sebagaimana diakui oleh Kepala Dinas Pertanian Anton Wukak Sogen. 

Namun demikian, pada tahap penyerasian tingkat gabungan komisi, persetujuan bersama Rancangan APBD Kabupaten Flotim Tahun 2018 dan Evaluasi Ranperda APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 ke Gubernur NTT, kegiatan tersebut tidak terakomodir dalam RAPBD Kabupaten Flotim tahun 2018.

"Selain Sekda Flotim, Tim Penyidik Tipidsus Kejati NTT harus meminta keterangan Kepala Dinas Pertanian selaku kuasa pengguna anggaran terkait proses penyusunan RKA Dinas Pertanian beserta kajian teknis yang melandasi perencanaan kegiatan penjarangan jambu mete dan pelaksanaan kegiatan tersebut," tegas Wulan Tukan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved