Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama Indonesia, Simak Jejak Puan Maharani Anak Megawati Soekarnoputri

Publik mengenal Puan Maharani sebagai putri dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri sekaligus cucu Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Editor: Agustinus Sape
ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). 

Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama Indonesia, Simak Jejak Langkah Puan Maharani Anak Megawati Soekarnoputri

POS-KUPANG.COM -- Puan Maharani Nakshatra Kusyala resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 usai dilantik pada Selasa (1/10/2019). Dia menjadi ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.

Publik mengenal Puan Maharani sebagai putri dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri sekaligus cucu Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Puan memulai pengalaman keorganisasian saat masih muda dengan menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tahun 2006. Kemudian menjadi pengurus PDIP.

Di internal partai tersebut, Perempuan lulusan Jurusan Komunikasi Massa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini pernah menjadi pengurus dalam DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga periode 2010-2015.

Puan pertama kali mengikuti pemilu pada 2009. Ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mewakili PDIP di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali.

Puan terpilih dengan meraih 242.504 suara dan ditempatkan di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.

Pada pemilu 2014, Puan Maharani kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara.

Puan kemudian ditempatkan di Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Ia kemudian ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

Puan menjadi satu-satunya menko yang tidak terkena reshuffle atau pergantian kabinet kerja jelang satu tahun masa pemerintahan Jokowi pada Agustus 2015. Saat itu sejumlah menko diganti yakni Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Menkopolhukam.

Oleh beberapa pihak, hal itu dinilai tak lepas dari keberhasilan Puan Maharani mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pemilu 2014. Selain itu, Puan pun putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Terakhir, Puan Maharani mundur dari jabatannya di Kabinet Kerja Jokowi karena meraih posisi di kursi Ketua DPR RI mewakili PDIP untuk masa jabatan 2019-2024. Dia menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak, yakni 404.034 suara.

Puan Maharani juga merupakan pemilik perusahaan keluarga berupa PT Rukun Raharja (RAJA) Tbk bersama sang suami Hapsoro Sukmonohadi. PT RAJA semula bergerak di bisnis real estate, lalu berganti menjadi perusahaan energi terintegrasi dari hulu sampai hilir, khususnya transportasi gas pada 2010.

Perubahan ini dilakukan saat PT RAJA mengakuisisi PT Panji Raya Alamindo dan PT Triguna Internusa Pratama yang merupakan milik pribadi Hapsoro. Selanjutnya, Hapsoro menjadi Komisaris Utama PT RAJA sejak 24 Juni 2010 hingga 11 Juni 2014.

Nama Puan Maharani sempat muncul dalam pemeriksaan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Puan Maharani disebut menerima fee dari pengusaha.

Hal itu diutarakan sendiri oleh Setya Novanto di Pengadilan Tipikor pada Maret 2018 lalu. Akan tetapi Puan Maharani membantah.

Dia mendukung proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, dia menegaskan tidak pernah ikut dalam pembicaraan antara pemerintah dan DPR.

"Namun yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang jadi pernyataan Pak SN tidak benar adanya," tegas Puan pada Maret 2018 lalu.

Unjuk Gigi Kaum Perempuan di Parlemen, dari Anggota Termuda hingga Ketua DPR

Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 telah selesai dilaksanakan.

Dalam Pemilu Legislatif 2019, tercatat 575 anggota DPR yang berhasil lolos dan dilantik.

Dari 575 tersebut, terdapat 118 perempuan yang mampu melenggang ke Senayan.

Hal tersebut terbilang cukup meningkat daripada saat Pemilu 2014 silam yang hanya menempatkan 97 anggota DPR perempuan.

Tak hanya itu saja, peningkatan tersebut terasa lebih spesial karena ada dua perempuan yang mampu mencatatkan diri sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR dan satunya lagi dilabeli anggota DPR termuda.

Siapa saja mereka?

Puan Maharani Jabat Ketua DPR
Anggota DPR periode 2019-2024 Puan Maharani
Anggota DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

Puan Maharani, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dilantik menjadi Ketua DPR yang baru untuk masa bakti 2019-2024 pada Selasa (1/10/2019) malam.

 

Diketahui, Puan Maharani maju di Daerah Pemilihan (Dapil V) Jawa Tengah dengan memperoleh 404.034 suara.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR yang baru, Puan pernah menduduki kursi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) pada era Presiden Joko Widodo.

Diberitakan sebelumnya, anak dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengatakan akan mencetak sejarah karena menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR.

"Yang pasti nantinya ini akan pecah telur baru ada perempuan pertama setelah 74 tahun ketua DPR," kata Puan seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (1/10/2019).

Selain itu, Puan akan berusaha merubah citra DPR dengan strategi yang ia miliki setelah dirinya selesai dilantik menjadi Ketua DPR RI.

 

 

"Ya tentu insyaallah nanti saya baru bisa menyampaikan hal tersebut (strategi) kalau sudah dilantik sebagai ketua DPR. Namun terkait hal-hal tersebut pun saya harus rembukan dulu dengan pimpinan yang baru secara internal," kata Puan.

Ia berharap, selama perjalanan politiknya dapat memberi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa politik bukanlah hal yang tabu.

Tak hanya itu, Puan juga mengungkapkan bahwa politik mempunyai dinamika yang berkembang serta dinamis.

"Politik itu dinamikanya berkembang, dinamikanya sangat dinamis namun ternyata bisa juga menghasilkan perempuan perempuan yang nantinya bisa membawa manfaat bagi Indonesia," ujarnya.

Nantinya, Puan akan didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR yakni Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Hillary Brigitta Lasut, anggota DPR termuda

Hillary Brigitta Lasut, calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Partai Nasdem.
Hillary Brigitta Lasut, calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Partai Nasdem. (Dokumentasi Pribadi/ Hillary Brigitta Lasut)

Diberitakan sebelumnya, Hillary lahir di Manado 22 Mei 1996.

Perempuan berusia 23 tahun ini maju dari Sulawesi Utara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I dan mampu meraih sebanyak 70.345 suara pada Pemilu 2019.

Ayah dari Hillary yang bernama Elly Engelbert Lasut merupakan Bupati Kepulauan Talaud periode 2019-2024.

Sedangkan ibu Hillary merupakan mantan Bupati Minahasa Tenggara masa jabatan 2008-2013.

Dikarenakan hal tersebut, Hillary pun terinspirasi untuk terjun ke politik.

 

 

Ketika masa SMA, Hillary pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan S1 Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH).

Tak berhenti disitu saja, Hillary melanjutkan studi S2 di Washington University.

Ia berharap dapat menempati posisi di Komisi III yang bertanggung jawab soal hukum, HAM, dan keamanan.

"Kalau di Partai Nasdem kita itu diminta memberikan tiga pilihan. Pilihan saya itu di Komisi III karena background saya hukum, di Komisi I untuk pertahanan ya karena masih di koridor yang sama," kata Hillary kepada Kompas.com, Senin (2/9/2019).

"Dan sebenarnya di dalam hati saya karena memang saya dari Sulawesi Utara walaupun saya tahu saya akan berada untuk kepentingan Indonesia, saya ingin berada di Komisi X supaya boleh kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan bisa bergerak lebih banyak di sana," ucap dia.

(Sumber: CNN/Indonesia/Kompas.com/Haryanti Puspa Sari, Kristian Erdianto)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved