Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Pamit Usai 15 Tahun Berkantor di Senayan, Sebut BJ Habibie

"Ya temen temen sekalian kalau saya boleh mengatakan alhamdulillah DPR periode 2014-2019 berakhir dengan baik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (30/9/2019).

DPR juga menurut Fahri telah memenuhi keinginan presiden untuk menunda pengesahan sejumlah RUU yang dianggap kontroversial.

Fahri berharap DPR periode mendatang bersama pemerintah gencar mensosialisasikan RUU yang belum sempat disahkan.

"Mangkanya ini jadi tugas pemerintah dan DPR untuk mensosialisasikan menjawab sebenarnya bahwa RUU itu engga ada masalah," katanya.

Presiden menurut Fahri harus berani dan tegas mensosialisasikan RKUHP. Presiden harus menjelaskan bahwa bila ingin Indonesia tentram maka RKUHP harus disahkan.

"Saya kira ini tugas pak Jokowi ya di awal periode ya untuk mensosialisasikan bahwa kalau mau tenang dan tentram, kalau mau hukum pasti dan kalau ada keadilan, maka segeralah UU belanda (KUHP) diganti dengan UU yang kita buat sendiri (RKUHP). Saya kira kalau ada yang menentang dan masih ingin memamaki UU belanda keterlaluan, tapi okelah sudah kita tunda, tapi nanti pemerintahlah yang sosialisasikan dan ini usulan pemerintah," pungkasnya.

Debat Sengit RUU KPK, Fahri Hamzah Disemprot Presiden ITB dan Ketua BEM UGM di Mata Najwa

Perdebatan sengit  terjadi antara Fahri Hamzah  dengan Presiden ITB dan Ketua BEM UGM di Mata Najwa.

Gara-gara Fahri Hamzah ngotot RUU KPK yang sedang dibahas di DPR merupakan yang terbaik.

Royyan A Dzakiy, Presiden Kelompok Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB), menyindir Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang yakin bahwa revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantas Korupsi adalah langkah yang terbaik.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terjadi saat keduanya menjadi narasumber dalam program 'Mata Najwa', yang diunggah channel YouTube Najwa Shihab, Rabu (25/9/2019).

Mulanya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Atiatul Muqtadir mengatakan bahwa wajar jika ada kritik kepada pemerintah terkait korupsi yang tak kunjung reda.

Hal ini karena janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji pada tahun 2014 untuk membersihkannya.

"Gini lho Bung, katanya presidensialisme, presiden kita sudah berjanji kok ingin memperkuat KPK, ya harusnya itu yang kita tagih, janji presiden itu 2014," ujar Fatur.

"Maka ketika ada peraturan yang melemahkan, Bung Fahri wajar dong kita tagih janjinya. Ayo dong berani perkuat KPK sesuai janjinya, begitu Bung Fahri," ujar Fatur.