Jelang Pilkada 2020 KPU TTU Mendapat Alokasi Dana Rp 25 Miliar
Pihak Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah mendapatkan Alokasi Dana Rp 25 miliar dari pemerintah
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Pihak Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah mendapatkan Alokasi Dana Rp 25 miliar dari pemerintah untuk membiayai pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) Kabupaten TTU tahun 2020.
Kepastian mendapatkan dana tersebut setelah Bupati Kabupaten TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Ketua KPU TTU Paulinus Lape Veka melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di rumah jabatan bupati, Sabtu (28/9/2019) kemarin.
Usai melakukan proses penandatanganan NPHD tersebut, pihak KPU Kabupaten TTU akan melakukan persiapan pelaksanaa launching tahapan pilkada yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2019.
• Pengukuhan Pengurus KKBM Kupang, Gubernur Viktor Laiskodat Pesan Perkuat Narasi Budaya
"Jadi yang akan kita lakukan kedepannya adalah di akhir bulan oktober kita launching tahapan pilkada," kata Paulinus kepada Pos Kupang saat ditemui di rumah jabatan bupati TTU, Sabtu (28/9/2019).
Setelah melakukan launching tahapan pilkada, tambah Paulinus, pihaknya akan segera melakukan pleno penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan.
"Kemudian pada awal bulan November, kita akan dilakukan sosialisasi syarat minimal untuk calon perseorangan kepada masyarakat," jelasnya.
• Sanggar Watu Tunda SMANSA Keo Tengah Bawakan Tarian Nei Dengi Saat Festival Literasi Nagekeo 2019
Paulinus mengungkapakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan launching tahapan pilkada Kabupaten TTU tahun 2020 mendatang.
Namun yang pasti, kata Paulinus, pelaksanaan launching tahapan pilkada akan dilakukan sebelum pelaksanaan pleno penetapan syarat dukungan calon perseorangan.
"Untuk kegiatan launcingnya kita masih harus duduk bersama dulu, setelah itu kita kondisikan dengan pencairan. Setelah pencairan, baru kita sepakati, kita atur mekanisme. Jadi paling cepat akhir Oktober, dan paling lambat awal November," terangnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)
