Sejumlah Buruh TKBM Datangi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu

BPJS Kesehatan harus diwajibkan membayar iuran pada setiap bulan. Iuran setiap bulan dikenakan Rp 83.000.

Sejumlah Buruh TKBM Datangi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu
POS KUPANG/ROBERT ROPO
Para buruh sedang menunggu pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Waingapu. 

Sejumlah Buruh TKBM Datangi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU---Sejumlah buruh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Waingapu mendatangi BPJS Kantor Cabang Waingapu di Radamata, Kota Waingapu, Kamis (19/9/2019).

Kedatangan para buruh itu mempertanyakan terkait penggunaan kartu BJPS Kesehatan yang diduga mereka pelayanan kesehatan yang diperoleh mereka tidak sesuai dengan iuran BPJS Kesehatan yang mereka bayar perbulan.

Pendamping Yulius Wahi ketika ditemui wartawan saat sedang menunggu penerimaan oleh Pimpinan BPJS Kantor setempat, mengatakan, Ia mendampingi lima orang buruh yang datang ke BPJS terkait, sebab sejak mereka bergabung dengan BPJS program JKN-KIS, mereka tidak puas dengan apa yang mereka harapkan dari BPJS Kesehatan itu.

Yulius menjelaskan dari wadah tempat mereka para buruh bekerja itu, menyampaikan bahwa yang ingin bergabung dengan BPJS Kesehatan harus diwajibkan membayar iuran pada setiap bulan. Iuran setiap bulan dikenakan Rp 83.000.

Namun begitu, kata Yulius selama ini para buruh itu jika berobat ke rumah sakit mereka dilayani di kelas III. Sehingga para buruh ingin mempertanyakan besarnya iuran yang mereka bayar selama ini tersebut seharusnya mereka jika sakit mendapatkan perawatan di kelas apa.

Selain itu, kata Yulianus, potongan yang diambil untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu semuanya diambil dari upah buruh. Namun yang sebenarnya sesuai aturan yang mereka ketahui, diwajibkan kepada tenaga kerja itu sendiri hanya 1 persen saja yang diambil dari upah buruh.

"Sesuai aturan yang menurut kami tahu, 1 persen itu diambil dari upah buruh, sedangkan 4 persen diambil dari pemberi kerja, namun itu tidak terealisasi,"ungkap Yulianus.

Selain itu, lanjut Yulianus, juga ada persoalan kartu ganda yakni ada dua kartu BPJS Kesehatan yang berbeda dipegang para buruh . Saat mendapatkan perawatan di rumah sakit para buruh juga tidak dilayani di kelas I, padahal sebelum ada kartu itu para buruh dilayani di kelas I.

"Jadi sebelum para buruh masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan, mereka sebelumnya masih mendapatkan kartu ASKES dan mereka dilayani di kelas I,"ungkap Yulianus.

Sehingga kata dia, kedatangan para buruh di kantor BPJS Kesehatan itu, untuk mendapatkan klarifikasi dari pimpinan BPJS Kesehatan terkait persoalan-persoalan itu.

"Sehingga kami pertanyakan mereka bayar iuran perbulan itu dengan besaran tersebut, kok kartunya seperti itu?. Ini hal yang janggal menurut saya, kami minta klarifikasi dari BJPS Kesehatan,"pungkas Yulianus diamin oleh lima orang buruh itu.

Kesaksian Mosalaki di Polisi, DPRD Sikka ‘Makan Uang’ Jadi Jualan Kampanye Pemilu

Pasangan Artis Ini Sukses Bikin Pubilk Cemburu Romantis Punya 3 Anak Cantik dan Tampan Siapa Mereka?

Sementara itu, pihak BPJS belum bisa memberikan keterangan terkait pengaduan dari sejumlah buruh itu. Pihak BPJS berjanji setelah melakukan pertemuan dengan para buruh baru hasilnya dikirimkan melalui rilis ke media. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved