Pemkab Kupang Siap Pulangkan Warga yang Terkena PHK di Kaltim

Pihak Pemkab Kupang siap pulangkan warga Kabupaten Kupang yang terkena PHK di Kalimantan Timur

Pemkab Kupang Siap Pulangkan Warga yang Terkena PHK di Kaltim
POS-KUPANG.COM/Edi Hayong
Kadis Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Kris Koroh 

Pihak Pemkab Kupang siap pulangkan warga Kabupaten Kupang yang terkena PHK di Kalimantan Timur

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - -Pemerintah Kabupaten Kupang ( Pemkab Kupang) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini belum mendapatkan data resmi terkait persoalan PHK warga NTT di Kalimantan Timur (Kaltim).

Apabila dari sekian ratus warga asal NTT itu sebagian di antaranya warga Kabupaten Kupang maka pemkab siap fasilitasi dipulangkan ke kampung halamannya.

Jadi Tersangka, Menpora Diserang Netizen, dari Prihatin Sampai Terlambat Revisi UU KPK

Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Kris Koroh menyampaikan ini di Oelamasi, Kamis (19/9/2019).

Kris Koroh mengatakan, dirinya belum mengetahui secara jelas alasan utama warga NTT yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kaltim mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.

Apalagi data soal apakah warga Kabupaten Kupang terkena PHK itu atau tidakpun, pemkab belum mendapatkan penjelasan resmi.

Saat Awal Jadi Menpora, Masjid Tempat Pertama Dimasuki Imam Nahrawi di Gedung Kemenpora

Namun, kata Koroh, pihaknya perlu berkoordinasi dengan provinsi guna memastikan soal ada atau tidaknya warga Kabupaten Kupang yang ikut di PHK.

"Untuk Pemkab Kupang tentu siap koordinasi dengan provinsi dan siap fasilitasi korban untuk dipulangkan oleh pihak pengirim atau perusahaan yang mempekerjakan mereka," katanya.

Namun yang terpenting, demikian Kris Koroh, ada laporan danv data korban. Sedangkan bila PHK dengan alasan yang jelas maka hak-hak mereka harus disesuaikan dengan Undang-Undang ( UU ) nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan wajib diberlakukan.

"Bila tidak maka mereka bisa lapor ke Dinas Naker setempat untuk dimediasi sesuai UU no 2 thn 2014 ttg PHI," ujar Kris Koroh. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved