Ini Besaran Anggaran Pembayaran Gaji ke-13 ASN di Dinas PKO TTU, Nilainya Sangat Fantastis

Ini besaran anggaran pembayaran gaji ke-13 ASN di Dinas PKO TTU, nilainya sangat fantastis

Ini Besaran Anggaran Pembayaran Gaji ke-13 ASN di Dinas PKO TTU, Nilainya Sangat Fantastis
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Kepala BKA Kabupaten TTU, Bonefasius Ola Kian 

Ini besaran anggaran pembayaran gaji ke-13 ASN di Dinas PKO TTU, nilainya sangat fantastis

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Anggara untuk pembayaran gaji ke 13 untuk para ASN dilingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ( PKO) Kabupaten TTU mencapai Rp 10 miliar lebih.

Anggaran sebanyak itu nantinya akan dibagikan kepada sekira dua ribu lebih ASN yang ada di Dinas PKO Kabupaten TTU.

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang Tuntas 100 Persen

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kabupaten TTU, Bonefasius Ola Kian kepada Pos-Kupang.Com saat ditemui di ruang kerjannya, Rabu (18/9/2019).

Bonefasius mengungkapkan anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 bagi ASN sudah ditransfer oleh pihak bank ke rekening para ASN di Dinas PKO Kabupaten TTU.

"Secara keseluruhan anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 bagi para ASN sebesar Rp. 10 miliar lebih Karena kewajiban mereka sudah dipenuhi, maka anggaran itu sudah ditransfer ke rekening para ASN," jelasnya.

Masyarakat NTT Mulai Paham, 100 Lebih Pemohon Ajukan Program BP2BT

Bonefasius menambahkan, kewajiban untuk melaporkan aset dari Dinas PKO sudah selesai pada hari Jumat (13/9/2019) sehingga pihaknya segera memproses untuk pencairan gaji ke 13 untuk para ASN di Dinas PKO TTU.

"Tapi kondisi terakhir mulai dari kemarin dulu sudah ditransfer gaji ke 13 tersebut ke nomor rekening masing-masing guru," jelasnya.

Bonefasius mengatakan, setelah verifikasi aset yang ada di Dinas PKO Kabupaten TTU selesai, pada saat bersamaan, pihak BPK RI juga ada untuk melakukan audit kinerja terkait dengan pengelolaan aset tersebut.

"Jadi begitu selesai, BPK juga datang, mereka hanya melakukan evaluasi sejauh mana kinerja dari pemerintah daerah didalam menindaklanjuti rekomendasi BPK," jelasnya.

Diakuinya, pengelolaan terhadap aset pemerintah daerah menjadi pengecualian oleh BPK RI selama delapan tahun berturut-turut, tetapi pemerintah daerah belum mampu menuntaskan persoalan pengelolaan aset.

"Nah berdasarkan rapat koordinasi kita kemudian memutuskan untuk melakukan inventarisasi kembali aset-aset yang ada, peremajaan terhadap data aset sehingga kita tampilkan data yang benar-benar riil," jelasnya.

Bonefasius sangat optimis, jika persoalan terhadap pengelolaan aset sudah selesai dilakukan, maka kedepan pihaknya optimis akan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved